Ketum DPP GPSH Desak Kapolri Copot Kapolda Kaltim dan Kapolres Berau

man-headphones

Ketua Umum DPP GPSH HM ISMAIL SH MH dinobatkan sebagai Pengacara Kesultanan Sambaliung Kaltim.

CN, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Gerakan Pengawal Supremasi Hukum (DPP GPSH) mendesak Kapolri untuk mencopot Kapolda Kalimantan Timur dan Kapolres Berau yang diduga melakukan pembiaran oknum anggotanya yang Kriminalisasi warga terkait aksi demo warga akibat tanahnya diserobot diduga dilakukan penambang baru bara PT BC.

"Aksi demo warga Kabupaten Berau Kaltim menurut saya merupakan aktivitas kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum yang dijamin konstitusi dan Undang-Undang. Karena itu, tugas utama aparat penegak hukum dalam memberikan pelayanan dan pengamanan setiap aktivitas penyampaian pendapat dimuka umum. Tetapi pada kenyataannya oknum aparat diduga melakukan tekanan,  intimidasi dan kriminalisasi kepada para korban. Bahkan beberapa korban sudah divonis pengadilan dengan tuduhan yang tidak jelas," tegas Ketum DPP GPSH H M Ismail SH MH, di Jakarta pada Sabtu (2/12/2023)

Disampaikannya, tanah milik ribuan warga Kabupaten Berau yang diduga di serobot oleh perusahaan tambang batu bara tersebut ini luasnya sekitar 6000 hektar. "Sudah sejak tujuh tahun lalu tanah tanah warga dikuasai meskipun belum dibayar namun batu baranya tetap saja diproduksi dan di ekspor. Sementara para korban tidak bisa lagi manfaatkan lahan untuk pertanian, perkebunan dan peternakannya," ungkapnya.

Menurut Ismail, dalam pertemuan tim kuasa hukum dari DPP GPSH di Berau terungkap beberapa warga yang diduga dikriminalisasi aparat yaitu M Arbi Bakri, Jumali, pasutri Yupiter dan Magdalena serta ratusan warga lainnya.

"Korban bernama Bakri yang mengaku tidak hadir dalam aksi unjuk rasa dituduh hadir sekaligus sebagai penggerak unjuk rasa. Bahkan Bakri divonis hakim sekitar setahun. Demikian halnya Jumali dituduh mencuri pipa paralon, padahal dalam persidangan tidak satupun saksi yang melihat Jumali membawa pipa paralon seperti yang ada dalam tuduhan. Akibatnya Jumali di penjara beberapa tahun. Begitu juga pasangan suami istri Yupiter dan Magdalena ditahan dan divonis cukup tinggi, padahal tidak terbukti melakukan pemalsuan sertifikat tanah miliknya sendiri. Bahkan pasangan pasutri ini rumahnya dibakar oleh orang tak dikenal," ujarnya.

"Wajar saja warga melakukan protes dan unjuk rasa. Sementara pihak perusahaan pertambangan batu bara tersebut hanya janji saja dan oknum aparat melakukan pemanggilan sekaligus mengintimidasi. Oleh karena itu ditengah ketakutan dan kesulitan ekonomi mereka menunggu kepastian pembayaran lahan mereka," tuturnya.

Terkait hal ini Ismail menegaskan, DPP GPSH protes keras atas diabaikannya perlindungan terhadap saudara-saudara kami warga Berau. "Kami mendesak agar Kapolda Kaltim dan Kapolres Berau yang diduga mengabaikan keamanan warga harus dicopot dari jabatannya," tutup Ketum DPP GPSH H M Ismail SH MH. (*)
 

Terpopuler

To Top