Dinasti Politik Picu Perpecahan Bangsa

man-headphones

CN, Jakarta - Perseteruan politik antar kekuatan lama yang pernah berkuasa di negeri ini sangat terasa, terutama setiap kali menjelang pemilihan umum baik ditingkat daerah maupun Pemilihan Presiden. Kekuatan dinasti politik, isitilah ini muncul dan memancing respond dari kalangan mahasiswa, tidak ketinggalan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nasionalis, "sementara ini dibeberapa daerah, bukan hanya Maluku, dinasti politik dibeberapa daerah di Indonesia sudah terjadi. Dari hasil rapat akbar BEM Nasionalis juga menilai perbedaan yang hari ini ada seharusnya tidak terjadi." Demikian diungkapkan Kordinator Pusat BEM Nasionalis, Ismail Marasabessy di Pelataran Tugu Proklamasi Jakarta, Sabtu (24/12/2016).

Menurut Ismail, dengan adanya Bhineka Tunggal Ika perbedaan yang ada seharusnya justru dijadikan kekuatan bukan suatu masalah. "Perbedaan sebagai suatu kekuatan yang solid," tegas Ismail.

Ismail menjelaskan, terkait gerakan mahasiswa yang baru terbentuk ini, gerakan mereka tidak mengarah pada gerakan makar, tapi lebih pada mengkritisi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat Pemerintah, "gerakan BEM Nasionalis kedepan fokus pada pembahasan isu-isu yang menyangkut aspek penguatan politik, penguatan kebudayaan, penegakkan hukum, kesehatan, penguatan ekonomi, pendidikan dan berkemajuan, HAM, dan Pemberdayaan Perempuan." Jelas Ismail.

Gerakan ini merupakan gabungan dari 74 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia yang dihasilkan dari Pertemuan Rapat Akbar dan Konsolidasi Kebangsaan BEM Nasionalis di Universitas Jayabaya- Jakarta pada tanggal 22 s/d 24 Desember 2016. "Kami kritisi bilamana terdapat kesenjangan dalam penerapannya, bahkan jika diperlukan dengan koordinasi untuk turun aksi dilapangan," ujar Ismail.

Berikut isi manifesto yang dihasilkan dari Rapat Akbar  BEM Nasionalis di Jakarta: 
1. Menyerukan kepada semua elemen anak bangsa agar bersama-sama bersatu menjunjung perbedaan, pluralitas (keberagaman) dan kemajemukan demi persatuan Indonesia.
2. Mendesak pemerintah untuk tegas dalam penegakan hukum terutama pemeberantasan korupsi terhadap kasus-kasus yang saat ini terjadi atau kasus-kasus yang saat ini terjadi atau kasus-kasus masa lalu.
3. Stop politik dinasti yang dapat merusak iklim demokrasi.
4. Meminta Pemerintah agar menindak tegas perusahaan yang melakukan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat dan bangsa Indonesia.
5. Mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan pemerataan pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan di seluruh Indonesia.
6. Menuntut Pemerintah untuk menuntaskan pelanggaran HAM yang ada di Indonesia secara objektif. 

Terpopuler

To Top