Komisi IV DPR RI Dan BPDPKS Gelar Bimtek Di Langkat, Sumut

man-headphones

CN, Langkat - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bersama Komisi IV DPR RI berkolaborasi melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022 di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara.

“Di Sumatra Utara, terdapat 1,4 juta hektare perkebunan kelapa sawit dengan 1 juta hektare diantaranya dikuasai perusahaan dan 400 hektare diantaranya dikelola oleh rakyat,” demikian dikatakan Anggota Komisi IV DPR RI Djarot Syaiful Hidayat disela kegiatan bimbingan teknis dan expo sawit baik Indonesia 2022 di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, Senin (21/11/2022).

Menurut Djarot, Kabupaten Langkat merupakan daerah yang fokus pada pengembangan pertanian dan kawasan pariwisata. 

“Berbagai program yang menjadi aspirasinya, telah dikucurkan kepada masyarakat Kabupaten Langkat,” ujarnya.

Djarot menjelaskan, dalam pengembangan komoditas kelapa sawit ini, ada masalah yang menjadi keluhan yakni tentang pupuk subsidi yang sulit di dapatkan. Masalahnya, katanya, pupuk bersubsidi ini selalu salah sasaran sehingga  yang menikmati pupuk bersubsidi bukan rakyat yang memiliki lahan sawit yang kecil-kecil, tetapi mereka yang memiliki lahan kebun kelapa sawit leih ribuan hektare. 

“Ini tidak adil," tegasnya.

Oleh karena itu, masalah ini harus kita atasi dengan membuat data yang valid, satu data, baik KTP maupun kelompok tani sehingga bisa diperjuangkan agar petani rakyat tetap bisa mendapatkan subsidi pupuk. 

“Yang kecil harus dibantu dan besar biarkan tumbuh dengan baik," ujarnya.

Djarot menambahkan, kelapa sawit merupakan komoditas ekspor yang menghasilkan devisa paling besar. 

“Sawit dan turunannya banyak sekali, berbagai macam produk seperti minyak goreng, margarin, kosmetik dan sebagainya,” tutur Djarot.

Djarot juga mengatakan bahwa, Sawit ke depan masih menjadi andalan. Ekspor kelapa sawit Indonesia masih menjadi nomor satu dunia sehingga kita mendapatkan tantangan kampanye negatif sawit.

“Satu kendala kita bahwa kondisi sawit kita sudah berusia tua sehingga sudah waktunya dilakukan replanting," katanya. 

Pada kesempatan yang sama Kepala Divisi KUKM BPDPKS Helmi Muhansyah mengatakan kelapa sawit banyak menghasilkan berbagai ragam produk yang bernilai ekonomis bagi masyarakat Indonesia. 

“Selama 24 jam kita hidup, tidak belas dari sawit. Mulai dari kita tidur dan tidur kembali, tidak bisa lepas dari kelapa sawit," ujarnya.

Program yang dikembangkan oleh BPDPKS dalam mengembangkan sawit di Indonesia antara lain Peremajaan Sawit Rakyat, Sarana dan Prasarana Perkebunan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Promosi, Pemenuhan Kebutuhan Pangan, Hilirisasi Industri Perkebunan Kelapa Sawit dan penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati. 

“Program Pemerintah Melalui BPDPKS yang disalurkan seyogyanya memberikan dampak bagi peningkatan Kesejahteraan Petani," ujarnya.

Praktisi industri kelapa sawit Kardi Maryoto mengatakan kelapa sawit sebagai penghasil minyak kelapa sawit (Crude palm oil) dan inti kelapa sawit (Kernel Palm Oil) merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa non migas bagi Indonesia.

Hal ini disebabkan oleh permintaan dan harga produk CPO di pasar dunia meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir ini, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi terhadap produk-produk turunan dari kelapa sawit yang dapat digunakan sebagai bahan baku beberapa sektor industri lain (industri hilir).

Ketua DPD I Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (ASPEKPIR) Sumut Syarifuddin Sirait mengatakan hampir setengah perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah perkebunan rakyat.

Pada kesempatan itu, dia menyampaikan harapan kepada pemerintah untuk memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit rakyat  yang sesuai dengan standar teknis kebun dan penguatan kelembagaan pekebun melalui Korporasi Pekebun; Kepemilikan PKS (Kepemilikan Saham Pabrik Kelapa Sawit).

Terpopuler

To Top