Maraknya Penolakan Penegakan ODOL Oleh Para Sopir Truk : Segera Revisi Sanksi ODOL

man-headphones

Dr. Mustakim., S.H., M.H.C.M.C. (foto : ist)

CN, JAKARTA - Maraknya aksi unjuk rasa oleh para sopir Truk di berbagai kota besar di Wilayah di Indonesia di Jawa Tengah dan Jawa Timur menolak dan meminta solusi terbaik atas kebijakan pemerintah terkait pembatasan dan pelarangan truk Over Dimension Over Loading (ODOL). Penegakan hukum ODOL dilakukan karena dinilai sangat merugikan pemerintah dan masyarakat diantaranya kerusakan jalan dan juga membuat kerusakan infrastruktur lainnya seperti jembatan, kerusakan kapal, pada kasus penyeberangan dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Ketua Kompartemen Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) dan juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional, Dr. Mustakim., S.H., M.H.C.M.C. mengungkapkan permasalahan ODOL muncul karena regulasi yang tidak memenuhi prinsip hukum baik secara formil dan mssateriil baik dalam menentukan ketentuan dimensi dan juga pengaturan pemberian sanksi pidana sehinggga menimbulkan ketidakpastian yang berujung ketidak adilan.

Oleh karena itu menurutnya, ada beberapa solusi yang dapat ditempuh DPR dan pemerintah yaitu pertama, merubah UU LLAJ dengan memasukan ketentuan sanksi yang memungkinkan dalam merespon perkembangan penegakan hukum pengangkutan di jalan secara elektronik. Kedua, Usulan perubahan ketentuan pidana mengenai kelebihan dimensi dan muatan. Dalam ketentuan yang saat ini ada dalam UU LLAJ hanya pengemudi saja yang dikenakan pidana, padahal dalam proses penegakan hukum mengunakan system elektronik yang diidentifikasi adalah plat nomor kendaraan yang menunjukan pemilik kendaraan, sehingga perlu ada penambahan dalam ketentuan pidana tersebut dengan kalimat “setiap pengemudi kendaraan dan Pemilik Kendaraan dan/atau Pemilik Barang di jalan yang melanggar”. Ketiga, Kementerian Perhubungan gencar sosialisasi terhadap keselamatan dan keamanan dalam pengangkutan terkait adanya kelebihan dimensi dan muatan dalam upaya mewujudkan tujuan transportasi yaitu pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa dan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

"Pejabat pemerintah perlu memperhatikan asas legalitas, asas perlindungan hak asasi manusia, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan dalam penegakan hukum ODOL. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan sendiri diatur dalam UU No 30 Tahun 2014 yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf e. Asas ini mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Dan dipertegas dalam Pasal 17 UU No 30 Tahun 2014," kata Dr. Mustakim dalam keterangannya, Senin (20/6/2022).

Lebih lanjut ia mengatakan terkait dengan proses penegakan hukum pelanggaran over dimensi dan over load, penegak hukum harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam UU LLAJ terkait larangan dan sanksi yang diberikan kepada pengemudi yaitu Pasal 316 Ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya diatur Pasal 274 Pasal 277, 287 ayat (2) dan (3) dan 307 UU LLAJ. Dimana tindakan-tindakan tersebut dikualifikasi sebagai tindak pidana yaitu pelanggaran.

"Dalam proses penegakan hukum tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini dengan didampingi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia," tutup Dr. Mustakim. (*)
 

Terpopuler

To Top