Sosialisasi Perda Kabupaten Sanggau Tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA

man-headphones

foto: istimewa

CN, JAKARTA - Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta berkolaborasi dengan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan Universitas Panca Bhakti Pontianak menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat Masyarakat di Desa Subah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Topik yang diangkat dalam kegiatan ini adalah sosialisasi Perda Kabupaten Sanggau No. 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Pertemuan digelar di kampus Universitas Panca Bhakti Pontianak atau UPB Pontianak, Selasa 11 Januari 2022.

Tim Pengabdian Masyarakat ini terdiri dari Dr. Laksanto Utomo, SH, MHum dan Dr. Liza Marina, SH, MH dari FH Usahid Jakarta, Selfius Seko, SH, MH dari FH Universitas Tanjungpura, Yenny, AS, SH, MH dan Dr. Setyo Utomo, SH, MHum dari FH Universitas Pancabhakti Pontianak. Selaku Ketua Tim Pengabdian Masyarakat ini adalah Dr. Laksanto Utomo, SH, MHum.

Menurut Dr. Purwanto, SH, MHum, Rektor Universitas Pancabhakti Pontianak, kolaborasi kegiatan Pengabdian Masyarakat ini mengangkat isu yang krusial saat ini terutama di Kalimantan Barat.

"Perda ini merupakan komitmen bersama untuk tetap mengakui dan melindungi masyarakat adat, khususnya yang berada di Kabupaten Sanggau melalui regulasi yang memiliki paying hukum kuat bagi MHA," katanya, Selasa (11/1).

Lebih lanjut Rektor UPB juga berharap agar kolaborasi dari PTS dan PTN Negeri ini dapat membawa dampak positif bagi perkembangan pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat adat serta sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi.

"Di era otonomi daerah, Kabupaten Sanggau adalah satu pemerintah kabupaten yang telah mengeluarkan kebijakan daerahnya untuk mengakui dan melindungi eksistensi dan keberadaan MHA. Adanya Perda ini memberikan lampu hijau bahwa keberadaan MHA di Kabupaten Sanggau akan terlindungi hak dan eksistensinya," tuturnya.

Dijelaskannya, keberadaan MHA di Kabupaten Sanggau harus melalui beberapa tahap yang akhirnya keberadaannya harus berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau. Tahapan tersebut adalah identifikasi dan verifikasi sebelum dilakukan adanya penetapan MHA.

"Bagi MHA yang merasa keberatan dengan hasil penetapan tersebut, masih dapat melakukan keberatan kepada Panitia Penetapan MHA Kabupaten dengan jangka waktu penyampaian keberatan selama 30 hari setelah penetapan.

Adanya prosedur penetapan yang demikian telah menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sanggau berusaha mengakomodir kepentingan MHA agar memiliki penetapan tentang eksistensi dan keberadaannya di wilayah Kabupaten Sanggau. Perihal penting lainnya yang diatur dalam Perda ini adalah adanya pengaturan tentang Hak Ulayat atas Tanah, Budaya, Agama dan Kepercayaan serta keberadaan Peradilan Adat. Khusus Hak ulayat atas tanah, MHA diatur memiliki hak kepemilikan dimana MHA berhak memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan sesuai dengan ketentuan Hukum Adat. Selain itu juga MHA memiliki hak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun temurun, yang diambil alih, dikuasai, digunakan, atau dirusak oleh pihak lain.

Adaanya ketentuan di atas sangat jelas bahwa Kabupaten Sanggau menghormati dan menghargai keberadaan tanah ulayat yang dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan MHA itu sendiri.

Pada Aspek peradilan adat, Perda ini mengatur keberadaan Peradilan adat yang memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa yang bersifat keperdataan antar anggota Masyarakat Hukum Adat atau antara anggota Masyarakat Hukum Adat dengan pihak luar, termasuk sengketa yang berhubungan dengan sumber daya alam; dan Tindak Pidana Ringan. Perda ini dengan jelas mengatur bahwa sengketa yang berhubungan dengan hukum adat dapat diselesaikan melalui peradilan adat walaupun dalam sengketa tersebut melibatkan pihak luar MHA. Untuk demokrasi dalam MHA, perda ini mengatur tentang keberadaan Lembaga Adat yang bertingkat mulai dari desa, kecamatan dan Kabupaten dimana dalam pemilihan ketua Lembaga adat tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan MHA berdasarkan musyawarah MHA.

"Perda ini juga dengan tegas bahwa Pemerintah daerah Kabupaten sanggau menjamin dan memastikan Wilayah Adat dan Hutan Adat termasuk dalam bagian Rencana  Tata Ruang Wilayah  (RTRW), serta menjamin dan memastikan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk menghormati, memenuhi dan melindungi  keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta haknya.
Perda Kabupaten Sanggau No. 1 Tahun 2017 ini merupakan wujud nyata dalam menghormati eksistensi dan keberadaan masyarakat adat di Kabupaten Sanggau.

"Semoga Peraturan Daerah ini dapat menjadi contoh yang baik bagi daerah-daerah lain di Indonesia dalam menghormati dan menghargai eksistensi MHA sebelum disahkannya RUMHA oleh DPR RI," tutupnya. (*)

Terpopuler

To Top