Komitmen Dan Dukung Program BKKBN, Gubernur Jawa Timur Raih Penghargaan MKK

man-headphones

(kiri) Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo.

CN, JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Kantor BKKBN  Pusat, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Senin tanggal 6 September 2021. Penyerahan dan penyematan penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) dilaksanakan oleh Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo.

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan Jawa Timur yang dipimpin oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa dengan sangat baik. Total Fertility Rate (TRF) untuk seluruh di pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur relatif terjaga dengan baik bahkan angkanya sekarang ini 1,9 persen. Selain itu juga komitmennya dalam rangka mencegah pernikahan dini usia, dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) sosialisasi pentingnya mencegah pernikahan dini.

"Penghargaan ini diberikan kepada Gubernur Khofifah yang berkomitmen dan mendukung program BKKBN untuk mencegah pernikahan dini usia, khususnya usia 15 - 19 tahun," kata Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengucapkan selamat kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, sebagai penerima penghargaan Manggala Karya Kencana Tahun 2021 dan terima kasih kepada para seluruh pihak yang telah membantu menyukseskan acara ini.

"Semoga acara Penyematan Penghargaan Manggala Karya Kencana tahun 2021 bagi Gubernur Jawa Timur dapat dijadikan daya ungkit dalam rangka membangun bangsa mewujudkan Indonesia Sejahtera," ujarnya.

Hasto menambahkan terkait dengan masalah stunting, BKKBN mendapat tugas tambahan selain mengendalikan angka pernikahan dini usia serta kehamilan, tetapi juga angka stunting. Menurut Hasto Wardoyo, angka stunting 70% dipengaruhi oleh lingkungan, perumahan, pendidikan dan kemiskinan.

Hasto Wardoyo mengungkapkan saat ini jumlah bayi yang lahir dengan understandar dengan panjang badan kurang dari 48 cm, masih diatas 20%. Kemudian lahir belum cukup waktu atau prematur, masih diatas 25%.

Sebelumnya, pada Rapat Kabinet Terbatas tanggal 25 Januari 2021, BKKBN mendapat mandat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk berperan menjadi Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting.

"Hal ini menunjukan bahwa pada tahun 2022 BKKBN memiliki tugas yang cukup berat, selain tugas utama kita untuk meningkatkan implementasi Program Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), kita juga mendapat mandat yang sangat strategis untuk berkontribusi terhadap upaya Percepatan Penurunan Stunting," ungkap Hasto.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo juga mengaku siap bekerja keras untuk mencapai target menurunkan prevalensi stunting hingga 14% sebagaimana diamanatkan Presiden Jokowi.

Satu hal yang harus di pahami bersama adalah stunting itu bisa diatasi untuk tidak menjadi stunting atau dikoreksi itu diseribu hari kehidupan pertama. Sehingga ketika bayi lahir sampai 2 tahun ini masih bisa dilakukan modifikasi, intervensi supaya tidak bisa menjadi stunting.

BKKBN sudah meluncurkan program siap nikah dan kedepannya calon pasangan usia subur atau calon pengantin harus mendaftarkan hari pernikahannya tiga bulan sebelumnya. Calon pengantin akan diminta untuk mengisi platform yang berisikan penilaian status gizi dan kesiapan untuk hamil guna mencegah stunting. Platform sedang disiapkan secara bersama-sama oleh BKKBN dan Kementerian Agama (Kemenag). (*)
 

Terpopuler

To Top