2 Tahun Jokowi-JK Masih Jauh Dari Harapan

man-headphones

CN, Jakarta - Sebagai evaluasi 2 tahun jalannya Pemerintahan Jokowi-JK, 12 organisasi kelompok mahasiswa Cipayung resah terhadap kondisi bangsa diberbagai bidang. Ekspektasi (harapan besar) rakyat Indonesia yang sangat besar paska kemenangan Jokowi-JK dalam Pilpres 2014 belum terjawab semuanya.  Gaung Revolusi Mental, Nawa Cita, dan blusukan pemerintah dengan mudah meraih simpati rakyat. Namun setelah dua tahun berjalan, pemerintahan Jokowi-JK patut mengevaluasi apakah sejauh ini pemerintahannya sudah berjalan sesuai prinsip good governance dan komitmen dengan janji-janji yang disampaikan saat kampanye. " Pembangunan infrastruktur yang mengabaikan pembangunan manusia, dan konon sebagian besar berasal dari utang dengan mendatangkan tenaga kerja negara luar negeri, sehingga tenaga kerja dalam negeri sendiri terabaikan. Pembangunan infrastruktur yang berlebihan mengakibatkan pemotongan anggaran-anggaran karena banyak ditemukan hal diluar perencanaan. Ini berarti pemerintah tidak punya rencana pembangunan nasional," ujar ketua umum Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Angelo saat mengikuti konferensi pers evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di kafe Deli, Menteng, Jakarta Pusat (Selasa, 11/10/2016).

Setidaknya terdapat 11 grand issue yang dijadikan sorotan utama oleh kalangan organisasi mahasiswa ekstra kampus yang bergabung dalam kelompok mahasiswa Cipayung plus (PB HMI, PB PMII, PP GMNI, PP PMKRI, PP GMKI, DPP IMM, PP KAMMI, PP KMHDI, PP HIKMAHBUDHI, PP HIMMAH, EN LMND, dan PB PII), yaitu meliputi isu-isu :
1. Pembangunan Nasional : 
Terutama pada pembangunan kereta cepat yang menyalahi prosedural dan jalan ditempat; Proyek infrastruktur strategis yang dibiayai dengan utang dan dikerjakan okeh pekerja asing. Penyerapan tenaga kerja lokal sangat rendah dalam proyek-proyek strategis; Dan pembangunan infrastruktur yang tidak merata antar daerah.
2. Kedaulatan Pangan dan Perdagangan Internasional :
Hampir semua pangan masih impor; Kedaulatan pangan sulit terwujud karena masih banyaknya para mafia dan spekulan; Mahalnya harga pupuk dan bibit sehingga semakin mempersulit petani.
3. BUMN dan Keuangan Negara :
PMN BUMN yang kurang tepat sasaran, Pimpinan BUMN yang dijadikan komoditas politik alias bagi-bagj kue kekuasaan; Utang Indonesia yang meningkat drastis; Penerimaan pajak yang tidak sesuai target; Dan Penyerapan APBN yang rendah. 
4. Kemandirian Energi dan Lingkungan Hidup :
Percepatan pembangunan kilang minyak; Perkuat pelarangan ekspor bahan material mentah; Langkanya gas 3 kg; Program listrik 35.000 MW yang masih jalan ditempat; Reklamasi diseluruh Indonesia yang tidak mengindahkan aspek lingkungan; Kebakaran hutan dibeberapa daerah;  Dan Banjir bandang dimana-mana karena penggundulan hutan.
5. Pertahanan dan Keamanan : 
Perkuat teritorial laut dan udara. Ancaman disintegritas bangsa; Pemberantasan korupsi; Pendeteksian dini; Penegakan HAM; Kewarganegaraan; Narkoba, free sex, dan LGBT.
6. Pendidikan dan SDM :
Jaminan pendidikan bagi semua rakyat Indonesia; Kualitas pendidikan yang rendah; Meningkatnya pengangguran dan PHK.
7. Agama, Sosial, dan Budaya : 
Radikalisme; Isu agama dijadikan komoditas politik; Pengangguran; Tolerasi; Liberalisasi media; Perlindungan perempuan dan anak dari human traficking; Perlindungan warisan budaya. 
8. Kemiskinan :
Jumlah penduduk miskin yang bertambah; Daya beli masyarakat yang rendah; Kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya semakin meningkat menurut Indeks Rasio Gini Indonesia; Bantuan untuk rakyat miskin yang tidak tepat sasaran. 
9. Hukum :
Komitmen pemerintah dalam menjalankan undang-undang masih rendah; Pemerintah banyak mengintervensi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesi; Penegakan hukum yang tebang pilih; Penuntasan kasus-kasus korupsi besar yang jakan ditempat, seperti BLBI, Century, suap reklamasi, dan lain-lain.
10. Ekonomi :
Pertumbuhan ekonomi yang melambat; Harga komoditas unggulan yang melemah seperti : sawit, karet, dan batubara; Membanjirnya produk-produk impor dari Tiongkok yang bisa merugikan sektor produksi dalam negeri; Tumpang-tindihnya kebijakan pemerintah mengenai ikan tangkap; Belum efektifnya 12 paket kebijakan ekonomi Jokowi-JK; Tax Amnesty yang salah sasaran. 
11. Konflik agraria yang masih terjadi antara rakyat dan pemilik modal. Reforma agraria yang dicanangkan pemerintahan Jokowi belum menyentuh akar permasalahan yaitu struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pengelolaan sumber-sumber agraria yang tidak adil.

Sebagai langkah lanjut evaluasi dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, para mahasiswa kelompok Cipayung akan menggelar simposium Nasional Mahasiswa Indonesia yang akan diikuti 500-an perwakilan mahasiswa seluruh Indonesia di Jakarta, untuk kemudian menggelar "Rapat Umum" pada tanggal 20 Oktober 2016 didepan Istana Negara, Jakarta. 

Terpopuler

To Top