Program ATENSI KP NAPZA, Dirjen Rehsos: Optimalkan Tugas dan Fungsi Balai

man-headphones

foto: dok. Humas Ditjen Rehabilitasi Sosial.

CN, MEDAN - Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam  Program rehabilitasi sosial ada 5 klaster, yaitu korban penyalahgunaan narkoba; penyandang disabilitas;  lanjut usia; tuna sosial dan korban perdagangan orang; balita dan anak terlantar serta Anak  Berhadapan dengan Hukum (ABH) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).

Untuk program Asistensi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (ATENSI KPN)  dengan resiko rendah bisa diberikan pelayanan rehabilitasi sosial yang berbasis keluarga.

"Korban penyalahgunaan NAPZA dalam program ATENSI KPN di screening dan jika  hasilnya risiko rendah bisa melalui layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga," ujar Dirjen  Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM di Balai Napza Insyaf Medan, Sumatera Utara, Jumat (13/11).

Namun, sebelumnya ada alur 'sangat' penting dalam program rehabilitasi sosial bagi korban  penyalahgunaan NAPZA yaitu proses screening atau assesmen yang dilakukan oleh praktik pekerjaan sosial.

"Dari hasil secreening atau asessmen korban penyalahgunaan NAPZA dengan risiko  sedang dan berat langkah lebih lanjut memastikan rehabilitasi sosial dan pelayanan seperti  apa, agar layanan bisa lebih optimal menjadi proses sangat penting dilakukan," ungkap  Harry.

Dalam upaya pencegahan korban Penyalahgunaan NAPZA, perlu ada penajaman program  agar lebih menarik salah satunya dengan upaya kreatif menggunakan media seperti televisi,  media sosial, spanduk, brosur serta pamflet.

"Penajaman program agar lebih menarik dari upaya pencegahan bagi korban  penyalahgunaan NAPZA dibutuhkan cara kreatif baik melalui media konvensional maupun  pendekatan seni dan budaya," tandasnya.

Direktorat Rehabilitasi Sosial secara periodik terus meningkatkan kulitas SDM dengan  menggelar bimtek bagi pengelola IPWL dan pendamping rehabilitasi sosial, rapat koordinasi  teknis, serta advokasi sosial.

Balai sebagai UPT harus memberikan pelayanan dan dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial, dukungan keluarga, terapi, pelatihan vokasional dan pembinaan  kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.

"Peningaktan kapasitas SDM bagi pengelola balai dan IPWL menjadi prioritas yang didukung  penuh pemerintah dan kami supporting system dengan membangun sinergi antara  pemerintah pusat dan daerah agar ATENSI KP NAPZA lebih optimal dan efektif," ungkap  Harry.

Selanjutnya, Dirjen Rehsos dan rombongan mengunjungi IPWL Bersinar untuk silaturahim  melakukan penguatan SDM pengelola, sekaligus meninjau fasilitas penunjang layanan  rehabilitasi sosial.

"Saya tegaskan sekali lagi, bahwa layanan IPWL harus didukung SDM handal dan  tersertifikasi termasuk IPWL harus tersertifikasi, memiliki jaringan dengan pihak terkait  sehingga layanan bisa lebih optimal dan tepat sasaran," tandas Harry.

Melalui peraturan baru, pemerintah pusat tidak lagi mengurus kebijakan dan teknis  berbarengan. Selain mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi balai sebagai UPT di daerah di  seluruh Indonesia.

"Mitra balai itu dengan IPWL di sekitar, menjalin komunikasi yang aktif dan mencari solusi  dari berbagai permasalahan di lapangan, tidak hanya preventif, kuratif tapi lebih  mengedepankan layanan terbaik bagi korban penyalahgunaan NAPZA," tegas Harry.

Bagi penerima manfaat yang memerlukan bantuan sosial agar IPWL berkomunikasi dengan  Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) agar sinkron _Data Base Manajemen System (DBMS)  dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

"Silakan berkomunikasi dengan Pusdatin, kami jamin kerahasiaan DBMS dan DTKS, namun  harus dipastikan penerima itu by name by address dan ada NIK," pungkas Harry. (*)
 

Terpopuler

To Top