Bonus Demografi Keuntungan Bagi Indonesia

man-headphones

foto: Menko PMK, Muhadjir Effendy.

CN, JAKARTA - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI menjadi salah satu narasumber pada acara sarasehan virtual 100 Ekonom yang digelar INDEF bersama CNBC Indonesia Selasa (15/9/20). Dalam kesempatan tersebut Menko PMK Muhadjir Effendy memaparkan beberapa hal capaian, program hingga tantangan dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Salah satunya keuntungan Indonesia yang memiliki bonus demografi yang mana usia produktif di Tanah Air sangat berlimpah.

Hal ini dimulai dengan mendorong penuh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di berbagai daerah. Tak hanya itu, SMK saat ini tengah kami sesuaikan dengan kebutuhan industri di daerah masing – masing. “Itu sebabnya pemerintah bergerak cepat dengan melahirkan Dirjen Vokasi untuk memenuhi kebutuhan industri,” jelasnya.

Tak hanya itu, lanjut Muhadjir, pihaknya juga mengaku melakukan perombakan kurikulum saat menjadi Menteri Pendidikan pada tubuh SMK dengan melibatkan pelaku industri di dalamnya agar sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan saat siswa lulus sekolah.

“Jadi nanti yang menentukan kurikulum SMK bukan hanya pemerintah melainkan juga pelaku industri atau pemberi kerja. Bahkan kapasitasnya hingga 70 persen,” bebernya lagi. Bahkan, tambah dia, peranan SMK dan pelaku industri ini harus berjalan beriringan. “Peranan pemerintah daerah juga sangat penting. Artinya, jangan sampai ada sekolah SMK yang baru berdiri tapi belum memiliki koneksi dengan pelaku industri,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut Muhadjir juga menyinggung terkait tantangan dalam membangunan SDM yang unggul menuju Indonesia Maju. Salah satunya adalah stunting, itu sebabnya dirinya sangat perhatian dengan genarasi Indonesia bahkan sejak dalam kandungan. Itu sebabnya, Kemenko PMK memiliki program untuk memperhatikan anak yang masih dalam kandungan agar tercukupi gizi dan kebutuhannya agar kelak kmenjadi generasi yang unggul.

“Tantangannya adalah, jumlah kasus stunting di negara kita ini masih sangat tinggi. Bukan hanya itu, yang mengurusi soal stunting terdapat 17 kementerian, artinya ‘terlalu banyak tangan’ pada akhirnya kurang keurus. Hal ini sudah saya sampaikan kepada Presiden Jokowi agar dilakukan perombakkan birokrasi, sehingga jelas kementerian manakah yang paling bertanggung jawab dalam menangani hal ini,” bebernya.

Pada kesempatan yang sama, sementara itu, Pakar Ekonomi Hermanto Siregar mengaku, banyak yang bisa dilakukan Indoensia dalam meningkatkan kesejahteraan dan memanfaatkan SDM dalam negeri. “Kemajuan sebuah negara tergantung SDM nya. Apa yang dilakukan Kemenko bisa diselaraskan dengan SDM dan SDA yang ada di Indonesia. Yang paling mudah saja, Indonesia ini kaya akan pertanian. Saya rasa, industri – industri yang mengolah hasil bumi ini bisa didorong oleh pemerintah,” tutupnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut, para ekonom handal seperti Muhammad Amir Arham, Ninasapti Triaswati, Hermanto Siregar dan Elan Satriawan. (*)

 

Terpopuler

To Top