Perludem Sesalkan Rekomendasi Parpol Untuk Cagub Bengkulu Agusrin Najamuddin

man-headphones

CN, Jakarta - Rekomendasi sejumlah partai politik untuk bakal calon gubernur Bengkulu Agusrin Najamuddin sangat disesalkan lantaran ia pernah berstatus terpidana korupsi. KPUD Bengkulu pun diminta mencermati pendaftaran cagub dan menolak calon yang pernah bermasalah dengan hukum.

"Pada dasarnya ada putusan MK yang menyatakan bahwa mantan narapidana kasus-kasus berat seperti kasus korupsi untuk bisa mencalonkan diri di pilkada harus ada masa jeda 5 tahun setelah menyelesaikan hukumannya," demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati di Jakarta, Sabtu (5/9/2020).

Menurut Khoirunnisa, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-XVII/2019 menegaskan seorang mantan narapidana kasus korupsi tidak boleh maju kembali dalam pilkada kecuali setelah 5 tahun sejak bebas dari bui, “mantan terpidana korupsi sebenarnya tidak bisa serta-merta mencalonkan diri lagi,” tuturnya.

Khoirunnisa mengatakan, bahwa pihaknya menyesalkan majunya bakal calon kepala daerah yang pernah tersangkut korupsi lantaran mengesampingkan etika publik dan moralitas. Pasalnya, narapidana korupsi pernah punya pengalaman mengkhianati publik. Perludem juga menyesalkan langkah parpol yang mengusung eks napi korupsi sebagai calon kepala daerah karena lebih mengedepankan pragmatisme ketimbang semangat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

"Napi koruptor jelas pernah punya pengalaman mengkhianati publik dengan melakukan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan dirinya sendiri," tutur Khoirunnisa.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Biro Riset dan Investigasi Pilkada Watch Algooth Putranto menilai majunya pasangan bakal calon Gubernur-Wakil Gubernur Bengkulu Agusrin-Imron sudah pasti akan memicu kontroversi.

Pengusungan calon yang pernah bermasalah hukum itu juga dipandang bisa berimbas buruk pada citra partai pengusungnya di masa mendatang. Seperti diketahui pasangan Agusrin-Imron didukung Partai Gerindra (6 kursi), PKB (4 kursi), dan Perindo (2 kursi). “Koalisi Gerindra, PKB dan Perindo yang mengusung Agusrin-Imron, akan terkena imbas isu kasus korupsi, isu yang sulit untuk diatasi," jelas Algooth.

Algooth menjelaskan, kontroversi tersebut akan sangat berat bagi Gerindra mengingat pendiri mereka Prabowo Subianto dinilai sangat mendukung pemerintahan yang bersih bebas korupsi. “Sementara untuk PKB, isu korupsi menjadi bola panas mengingat KPK sejak Juli lalu tengah menyidik kasus dugaan korupsi proyek jalan yang belakangan diduga turut menyeret elit PKB,” pungkas Algooth.

Terpopuler

To Top