Pemerintah Dinilai Lamban Dalam Proses Perizinan TUKS

man-headphones

Ketua FORKAMI James Talakua

CN, Jakarta - Forum Komunikasi Maritim Indonesia (FORKAMI) menilai pemerintah lamban dalam menyelesaikan proses perizinan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang telah selesai dibangun. “Keterlambatan Ditjen Perhubungan Laut dalam memberikan izin operasi TUKS menyebabkan biaya tinggi bagi industri,” demikian diungkapkan Ketua FORKAMI James Talakua di Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Menurut James, pihaknya telah menerima banyak pengaduan dari para pemilik TUKS di Indonesia yang perizinannya masih menggantung di Kementerian Perhubungan. “Mereka mengeluh karena dokumen dan persyaratan sebenarnya telah dipenuhi, tetapi izin operasi tak kunjung diberikan. Bahkan, sudah ada yang sampai tahunan mengurus perizinan persetujuan pengeloaan TUKS. Akibatnya, mereka harus menggunakan TUKS milik perusahaan orang lainnya.” ujarnya.

James menambahkan, selain soal TUKS, FORKAMI juga mendengar bagaimana sulitnya kapal berbendera Indonesia yang beroperasi di luar negeri selama masa Pandemi Covid-19. Hal ini terjadi setelah Ditjen Perhubungan Laut hanya menunjuk PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai satu-satunya yang diberi kewenangan untuk melakukan survey statutoria kapal berbendera Merah Putih yang beroperasi di luar negeri. BKI memiliki cabang yang sangat terbatas sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan kapal berbendera Indonesia yang beroperasi di luar negeri. Kapal-kapal berbendera Indonesia tersebut sudah menghasilkan devisa, tapi karena proses sertifikasi statutoria yang ruwet, kini mereka merana.

“Padahal mereka sudah menghasilkan devisa untuk negara, memangkas defisitneraca jasa yang selama ini menjadi beban ekonomi negara. Pada saat mereka butuh pelayanan klasifikasi yang cepat dan efisien di tengah Covid-19, negara tidak bisa menghadirkannya,” jelas James.

James menjelaskan, bahwa Ditjen Perhubungan Laut seharusnya mendukung beroperasinya kapal berbendera Indonesia di luar negeri dengan menyerahkan penerbitan sertifikat statutoria kapal kepada klasifikasi yang diakui keberadaannya oleh pemerintah, baik klasifikasi dalam negeri maupun luar negeri. FORKAMI sangat menyayangkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang sangat lelet dalam menangkap pesan Presiden Joko Widodo soal efisiensi birokasi dan perizinan berusaha, khususnya di sektor perhubungan laut. Padahal, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, Presiden Jokowi tidak ingin ada proses birokrasi yang lamban dan berbelit-belit. Bahkan dengan kondisi saat ini karena adanya wabah Covid-19, Presiden Jokowi  mengultimatum dengan tegas agar seluruh pejabat dan kementerian tidak mempersulit dunia usaha dalam soal administrasi perizinan. Jokowi juga meminta tidak ada lagi birokrasi atau prosedur yang menghambat laju ekonomi di tengah situasi seperti ini. Karena itu, dibutuhkan pejabat yang cepat bekerja, proaktif dan tidak ego sectoral dalam membantu pemulihan perekonomian nasional. Sebab, karena Covid-19, demand rusak, supply rusak, produksi industri juga rusak. Demand, termasuk di dalamnya tentu saja konsumsi dan investasi. 

“Investasi yang mau masuk, karena ada Covid-19 jadi ngerem. Ini, pengusaha sudah investasi untuk TUKS, sudah investasi kapal dan mengoperasikannya di luar negeri, kenapa tidak segera diselesaikan dan dipermudah urusan birokrasinya sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi,” tegas James.

James mengatakan, proses pengurusan perizinan operasi TUKS yang lambat tersebut tidak sesuai dengan informasi yang diumumkan di website Kementerian Perhubungan bahwa proses pengurusan Persetujuan Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) hanya membutuhkan waktu selama 19 hari kerja. Dari data FORKAMI, syarat untuk memperoleh izin operasi TUKS mencakup 11 item antara lain data perusahaan yang meliputi akta perusahaan, nomor pokok wajib pajak, dan izin usaha pokok, studi kelayakan, hasil survei yang meliputi hidrooceanografi (Pasang surut, gelombang, kedalaman dan arus), topografi, titik nol (Benchmark) lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam koordinat geografis, gambar tata letak lokasi terminal untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga, dan koordinat geografis letak terminal untuk kepentingan sendiri hingga rekomendasi dari syahbandar pada pelabuhan setempat.

Terpopuler

To Top