Upaya BSN Dukung Program Pemerintah Dalam Pencegahan Korupsi

man-headphones

Plt. Inspektur BSN, Iryana Margahayu. (foto: dok. Humas BSN).

CN, JAKARTA - Korupsi merupakan permasalahan negara yang harus diatasi bersama. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan K/L, Pemda dan stakeholder dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Standardisasi Nasional (BSN) ikut andil dalam Stranas PK, dengan aksi Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non Pajak, pada sub aksi Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).

Plt. Inspektur BSN, Iryana Margahayu menjelaskan bahwa BSN telah menerbitkan peraturan badan terkait pelaksanaan KSWP, yaitu Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 22 tahun 2019 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Jasa Akreditasi dan Jasa Layanan Otoritas Sponsor pada Badan Standardisasi Nasional.

“Realisasi capaian BSN pada Stranas PK Triwulan V tahun 2020 telah mencapai 64%, dimana terdapat 18 pengguna layanan yang telah dilakukan KSWP, dengan rincian 5 perusahaan dilakukan pada tahun 2019 dan 13 perusahaan di tahun 2020,” terang Iryana di kantor BSN, Jakarta (20/7).

Selain dukungan dalam sub aksi optimalisasi dan perluasan KSWP, BSN pun mendukung aksi penerapan manajemen anti penyuapan dengan mengadopsi identik standar internasional ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System, menjadi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Adopsi tersebut juga sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dimana BSN dipercaya sebagai penanggung jawab program aksi inisiasi upaya sertifikasi anti korupsi.

SNI ISO 37001:2016 dapat membantu organisasi dalam menyusun, mengimplementasikan dan memelihara program kepatuhan terkait anti penyuapan. Standar ini fleksibel dan bisa diterapkan pada semua jenis organisasi, baik public sector maupun private sector dalam upaya memerangi korupsi.

Disamping itu, SNI ISO 37001:2016 dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen yang lain karena memiliki struktur tingkat tinggi (High Level Structure) yang sejenis, seperti SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, SNI ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan, dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi SNI ISO 27001:2013.

BSN melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) juga memberikan jasa akreditasi terhadap lembaga sertifikasi dengan ruang lingkup Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Berdasarkan data hingga Juli 2020, saat ini terdapat 10 Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang telah terakreditasi KAN. Lembaga Sertifikasi tersebut adalah PT Garuda Sertifikasi Indonesia, PT Asricert Indonesia, PT TUV NORD Indonesia, PT Mutuagung Lestari, PT Mutu Hijau Indonesia, PT Sucofindo, PT Chesna, SAI Global Indonesia, PT Global Inspeksi Sertifikasi, dan PT BSI Group Indonesia. (*)
 

Terpopuler

To Top