CN, Jakarta - DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengapresiasi langkah POLRI dan jajaran Perhubungan, baik Kemenhub maupun Dishub terhadap langkah-langkah penangkapan travel gelap yang menyelundupkan penumpang yang akan mudik. “Kami sangat mengapresiasi upaya Polri dan jajaran Kemenhub sebagai garda terdepan memantau arus pergerakan pemudik,” demikian diungkapkan Sekjen DPP Organda Ateng Aryono di Jakarta, Jumat (22/5/2020).
Seperti diberitakan, sejak pememberlakuan larangan mudik terhitung 24 April lalu, tercatat 471 travel gelap ditangkap petugas Ditlantas Polda Metro Jaya di berbagai titik check poin. Selebihnya aparat juga berhasil mencegah penumpang yang akan mudik sebanyak 2.771 orang. Demikuan diungkap Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo, melalui keterangannya
Terhadap pengemudi travel gelap diberikan tindakan berupa penilangan. Sementara untuk penumpang diantar ke Terminal Pulo Gebang menggunakan bus yang disiapkan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Sedikitnya terdapat lebih dari 63.000 kendaraan yang diputar balik selama Operasi Ketupat. Jumlah terbanyak berada di wilayah Polda Metro.
Menurut Ateng, pemerintah wajib terus melakukan penangkapan travel ilegal diluar tragedi covid 19. Hal ini untuk menjaga proses perwujudan penegakan sebagai upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Ateng mengatakan, fenomena pemudik menggunakan transportasi sewa (travel ilegal) melintasi jalur tikus untuk dapat pulang kampung ke Jawa Tengah meski pemerintah pusat sudah melarang mudik demi menekan penyebaran wabah virus corona, harus segera dicarikan jalan keluar, “khususnya soal kendaraan umum yang beroperasi tanpa izin sebagau travel ilegal,” ujarnya.
Ateng menilai, selain mengetatkan aturan larangan mudik, Kemenhub harus memberikan penalti untuk mereka yang melanggar. “Sangsi tidak hanya ke pengemudi namun juga harus ke pemilik kendaraan, karena tingkat kedisiplinan masyarakat masih cukup rendah,” tutur Ateng.
Oleh karena itu pemerintah juga harus memberikan solusi terhadap angkutan yg dianggap ilegal, yaitu dengan memberikan kermudahan proses pengajuan izin kepada pemilik kendaraan angkutan travel ilegal menjadi legal, baik secara personal atau kelembagaan. “Jadi jangan cuma dikandangkan saja namun diarahkan menjadi angkutan transportasi legal sesuai aturan yang ada,” tegas Ateng Aryono.
Ateng menambahkan, bahwa dalam konteks tersebut DPP Organda sangat mendukung proses kedisiplinan yg dibangun oleh regulasi perizinan yg solid. Hal ini diharapkan proses indentifikasi kendaran yg dioperasikan secara umum lebih mudah terdeteksi oleh semua pihak. Baik oleh regulator, maupun oleh konsumen.
Ateng menjelaskan, bahwa konsep kedisiplinan dibangun dengan hukum yang transparan dapat menimbulkan keteraturan bagi siapapun yang akan berbisnis di dunia transportasi. Dengan kata lain memang harus ada sanksi, "kadang-kadang orang baru mau disiplin kalau sanksin ya berat," tandasnya.
"Angkutan travel ilegal tidak melakukan standar protokol covid 19, sehingga membahayakan semua pihak,” kata Ateng.
DPP Organda sebagai asosiasi tranportasi angkutan darat memiliki fungsi
melakukan pembinaan kepada para pengusaha angkutan umum antara lain melalui pembinaan dalam perbaikan sistem pengawasan, seperti pengecekan kesiapan kendaraan sebelum beroperasi.