Maksimalkan Pelayanan Angkutan Laut Perintis, Pengelola Anggaran Tandatangani Pakta Integritas

man-headphones

CN, Jakarta - Dalam meningkatkan integritas dan memaksimalkan pelayanan Angkutan Laut Perintis baik untuk angkutan penumpang maupun barang pada Tahun Anggaran 2020, para pengelola anggaran yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penyelenggaraan angkutan laut perintis menandatangani Pakta Integritas. “Pendelegasian penyelenggaraan angkutan laut perintis ini dimaksudkan agar  lebih memotivasi para KPA di daerah serta dapat melakukan pengawasan pekerjaan secara lebih detail," demikian diungkapkan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt WIsnu Handoko di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Acara Penandatanganan Pakta Integritas ini dilakulan oleh para KPA dan PPK penyelenggaraan angkutan laut perintis yang disaksikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H Purnomo dan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko. 

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan pelayanan publik Angkutan Laut Perintis baik untuk penumpang maupun Barang untuk melayani daerah terpencil, tertinggal, terluar dan Perbatasan (3TP). Untuk Tahun Anggaran Tahun 2020 penandatanganan kontrak penyelenggaraan angkutan laut perintis telah dilakukan pada tanggal 31 Desember 2019 di Cirebon, sehingga untuk menjamin Indek Kinerja Utama (IKU) dan Indeks Kinerja Kegiatan (IKK) perlu dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh para penyelenggara Angkutan Laut Perintis teruatam bagi para KPA dan PPK.

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan angkutan laut perintis antara lain semua trayek pelayaran kapal perintis harus on time (tepat waktu),  realisasi pelayaran (Voyage) maupun realisasi penumpang dan barang harus diukur supaya untuk mengetahui pertumbuhan- pertumbuhan ekonomi suatu daerah serta kapal harus dijaga dan  dilakukan pemeliharaan sebaik mungkin supaya dapat melayani masyarakat secara optimal. “Sedangkan untuk lebih menjamin keselamatan (safety), keamanan (security) dan perlindungan lingkungan dalam persyaratan pengadaan barang dan jasa bahwa perusahaan angkutan laut nasional harus menerapkan koda manajemen keselamatan (International Safety Management/ ISM) code," ujar Capt. WIsnu Handoko.

Menurut Capt Wisnu setelah dilakukannya penandatanganan Pakta Integritas ini diharapkan para KPA di daerah dapat melaporkan efisiensi hasil pelelangan yang telah dilakukan sehingga sisa dana dari efisiensi ini dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan pada trayek-trayek yang masih kurang. “Selain itu, hal penting lainnya yang harus diperhatikan oleh para Operator Kapal Perintis adalah masalah e-ticketing dan docking kapal yang harus dilaksanakan secara baik sesuai aturan yang telah disepakati, sehingga semua kapal perintis dapat melayani masyarakat secara optimal," pungkas Capt. Wisnu.

Terpopuler

To Top