Tindak Lanjuti Kasus Kecelakaan Bus Di Subang, Kemenhub Gelar FGD

man-headphones

CN, Subang - Kementerian Perhubungan mengumpulkan para penyidik, APM dan Dinas Perhubungan Kabupaten Subang dalam Focus Group Discussion (FGD) kasus kecelakaan yang menimpa bus pariwisata PO. Purnama Sari. "Untuk melakukan penyelidikan kasus kecelakaan yang menimpa bus pariwisata PO. Purnama Sari, kita kumpulkan para penyidiknya (Polres Subang), pihak APMnya (Mercedes Benz) dan Dishub. Pada prinsipnya untuk melihat faktor penyebab kecelakaan itu apa saja." Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi di Kantor Operasional PT. Lintas Marga Sedaya (LMS), Gerbang Tol Subang, Tol Cipali KM 109, Senin (20/1/2020).

Sebuah bus pariwisata dari PO Purnama Sari mengalami kecelakaan pada Sabtu (18/1) di Jalan Raya Bandung-Subang, Kampung Nagrok, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang yang menewaskan 8 orang, 10 korban luka berat dan 20 orang luka ringan.

Menurut Dirjen Budi, selama ini bila terjadi kecelakaan selalu dikatakan disebabkan oleh human error, dalam FGD tersebut mencoba melihat dari berbagai faktor, tidak hanya manusianya, namun juga faktor jalan, dan juga kendaraan itu sendiri. “Dari hasil FGD tadi, dari pihak PO Purnama Sari melakukan penggantian komponen yang menyebabkan fungsi pengereman tidak maksimal," ujar Budi. 

Dalam FGD tersebut juga disampaikan bahwa Polres Subang akan mendalami kasus ini, tidak hanya berhenti sampai pada operator di lapangan saja, namun bisa juga mekanik dan pemilik bus tersebut terkena sanksi pidana.

Dirjen Budi menegaskan bahwa PO Purnama Sari tidak memiliki izin angkutan pariwisata. "Artinya PO ini ilegal namun sudah beroperasi," tuturnya. 

Dirjen Budi menjelaskan, bahwa cukup banyak perusahan bus yang nakal seperti ini, biasanya PO yang cuma punya 5-6 bus dan hanya mengambil keuntungan, namun mengabaikan aspek keselamatan. 

Dirjen Budi mengatakan, untuk menindak perusahaan bus yang nakal, saat ini pihaknya sedang memetakan beberapa perusahaan bus yang tidak berizin."Kalau memang tidak berizin besok akan kita lakukan pemeriksaan langsung ke lapangan, ke pool-poolnya," tegasnya.

Dirjen Budi juga mengungkapkan apresiasinya kepada pihak kepolisian atas kinerjanya menyelidiki kasus kecelakaan di Tanjakan Emen beberapa waktu lalu sehingga tidak hanya pengemudi yang terkena sanksi pidana namun juga mekaniknya.

Terkait dengan kompetensi pengemudi angkutan umum, Direktur Angkutan Jalan, Ahmad Yani, yang turut hadir pada kegiatan tersebut mengatakan, "Kita ada strategi Quick Win yaitu pertama, pengemudi harus tahu tata cara pengereman, kedua, perlu adanya instruktur di setiap perusahaan bus sehingga setiap pengemudi yang masuk bisa  mendapatkan pelatihan dan sertifikasi dari lembaga resmi yang dapat mengeluarkan sertifikasi. Yang ketiga, bagaimana menciptakan pengemudi baru." Menurut Yani, inilah yang paling berat, mesti cukup waktu dan lamanya pelatihan, apakah 3 bulan atau 6 bulan. "Yang keempat adalah," lanjut Yani, "Pengemudi yang ada sekarang, mereka harus mendapat sertifikasi baik itu mengenai pengereman, bagaimana memberi service kepada pelanggan dan sebagainya. Itu kurang lebih butuh 3-4 hari pelatihan." Jelas Yani.

Terpopuler

To Top