Tembus 105 Persen, PNBP Ditjen Hubla Lampaui Target

man-headphones

Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Arif Toha

CN, Bandung - Para pengelola keuangan dituntut harus bisa menyajikan laporan yang transparan, akuntabel dan sistematis. Sebagai  sub sektor terbesar di Kementerian Perhubungan dengan anggaran terbesar kedua di Kemenhub, namun dari segi kegiatan paling besar, Ditjen Hubla telah berhasil menembus target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang juga lebih besar dari prognosa. “Target PNBP tahun 2019 yakni Rp 3,7 triliun namun mampu menembus 105 persen atau Rp 3,9 triliun. Untuk itu, kami mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Ditjen Hubla baik Satuan Kerja maupun pegawai di seluruh Indonesia atas capaian ini,” demikian diungkapkan Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Arif Toha saat membuka acara Rekonsiliasi penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 di Bandung, Senin (13/1/2020).

Arif Toha juga mengatakan bahwa, realisasi Anggaran Tahun 2019 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencapai 92,91 %. “Kita patut bersyukur, hal ini merupakan sebuah prestasi yang cukup membanggakan karena selama 5 tahun ke belakang realisasi Ditjen Perhubungan Laut belum pernah menembus angka 90 %," ujarnya.

Menurut Arif, dengan prestasi dan target yang sudah diraih, jajaran Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan diminta tingkatkan akuntabilitas dan transparansi serta melek teknologi dalam pembuatan laporan keuangan. langkah ini perlu dilakukan untuk mempermudah, mempercepat, sekaligus peningkatan transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan. “Di era yang serba teknologi, kita sudah harus mulai menggunakan aplikasi-aplikasi secara online dan membiasakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) akrab dengan teknologi. Penggunaan aplikasi untuk memudahkan pembuatan laporan keuangan agar tersusun secara sistematis dan otomatis," tutur Arif Toha.

Arif Toha menjelaskan, dalam era demokrasi dan keterbukaan ini, tuntutan masyarakat luas terkait tata kelola keuangan maupun barang yang baik terus mengemuka melalui berbagai forum media. “Hampir seluruh komponen masyarakat secara kritis menuntut agar pencapaian hasil pembangunan, pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta segala hal yang berhubungan dan pelayanan publik dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip clean and good governance," tegasnya.

Arif juga berharap, agar seluruh jajarannya dapat membenahi tata kelola keuangan maupun barang lebih baik lagi, sehingga bisa meminimalisir temuan-temuan aparat pemeriksa intern maupun ekstern dalam hal ini Inspektorat Jenderal maupun BPK-RI. “Semoga kita dapat melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 secara maksimal untuk tetap mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-RI," pungkas Arif.

Terpopuler

To Top