Kemensos Berikan Apresiasi Pada Pihak Yang Mendukung Wujudkan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

man-headphones

Sekjen Kemensos, Hartono Laras.

CN, JAKARTA - Mewakili Menteri Sosial (Mensos) RI, Sekjen Kemensos RI Hartono Laras menyampaikan Apresiasi pada segenap pihak yang telah memberikan dukungan dan senantiasa bersama-sama dengan pemerintah untuk mendorong upaya mewujudkan penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

"Seperti telah kita pahami bersama bahwa kita memiliki kerangka regulasi pemenuhan hak penyandang disabilitas mulai dari tingkat Internasional, regional dan nasional," kata Sekjen Kemensos RI Hartono Laras pada acara Jamuan Makan Malam Dalam Rangka 'HARI DISABILITAS INTERNASIONAL TAHUN 2019' berlangsung di Kementerian Sosial RI, Jakarta, Kamis malam (28/11).

Hartono Laras menjelaskan Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas pada tahun 2016 oleh PBB diimplementasikan melalui berbagai aktifitas diberbagai negara dengan mengusung satu slogan “Nothing about us without us” yang mengandung makna pelibatan penuh penyandang disabilitas dalam setiap sektor pembangunan.

Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah dari negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik mengadakan pertemuan dan telah mengadopsi Deklarasi Menteri-Menteri tentang Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik periode 2013-2022, dan Strategi Incheon untuk “Mewujudkan Hak” bagi Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik dengan slogan “Make a Right Real”.

Menurut Hartono Laras, penyandang disabilitas dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki, sebagai sumber daya manusia yang unggul. Keunggulan yang dimiliki terimplementasi diberbagai bidang pekerjaan seperti pengusaha, pegawai pemerintah, pegawai swasta, seniman, dan bidang-bidang lainnya. Dan bukti nyata Indonesia inklusi adalah terlibatnya para penyandang disabilitas saat ini dalam pemerintahan baik sebagai Wakil Menteri maupun sebagai staf khusus Kepresidenan. Pencapaian-pencapaian tersebut harus kita pertahankan.

Pertemuan tersebut membuktikan komitmen negara Asia Pasifik dalam percepatan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Indonesia merespon melalui terbitnya Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitias.

Sejalan dengan kedua undang-undang tersebut dan agenda  implementasi SGDs 2016–2030 yang mengarah pada perwujudan masyarakat inklusif dengan slogan “No One Left Behind”, Pemerintah Indonesia bersama segenap lapisan bekerja bersama-sama untuk kemajuan Indonesia dengan melibatkan penyandang disabilitas secara aktif disemua aspek kehidupan.

Dikatakan Sekjen Kemensos, penyandang disabilitas dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki, sebagai sumber daya manusia yang unggul. Keunggulan yang dimiliki terimplementasi diberbagai bidang pekerjaan seperti pengusaha, pegawai pemerintah, pegawai swasta, seniman, dan bidang-bidang lainnya.

"Bukti nyata Indonesia inklusi adalah terlibatnya para penyandang disabilitas saat ini dalam pemerintahan baik sebagai Wakil Menteri maupun sebagai staf khusus Kepresidenan. Pencapaian-pencapaian tersebut harus kita pertahankan dan Penyandang disabilitas dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki, sebagai sumber daya manusia yang unggul," tutur Sekjen Kemensos.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Kemensos Hartono Laras juga mengatakan rangkaian kegiatan HDI 2019 yang dilaksanakan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang tinggi dalam implementasi kebijakan dan program dalam upaya mewujudkan penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Komitmen tersebut juga didukung dengan komitmen dari teman-teman penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi penyandang disabilitas.

"Forum seperti ini akan menjadi media yang sangat penting dalam menyepakati tindak lanjut dan implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang telah terbit melalui PP 52 tahun 2019 dan PP 72 tahun 2019," jelas  Sekjen Kemensos RI, Hartono Laras. (*)

 

Terpopuler

To Top