Menko Puan: Jalin Kemitraan di PBB Dalam Penghapusan Kekerasan dan Perlindungan Anak

man-headphones

Menko PMK Puan Maharani bersama Menkes Nila Moeloek di Markas PBB New York. (Foto: Dok. Kemenko PMK)

CN, JAKARTA – Indonesia mengajak negara-negara anggota PBB untuk menjalin kemitraan lebih kuat dalam penghapusan kekerasan dan perlindungan terhadap anak. Ajakan tersebut disampaikan Menko PMK Puan Maharani dalam High Level Side Event "How Are We Going to Stop the War on Children?” di Markas PBB, senin waktu setempat.

High Level Side Event "How Are We Going to Stop the War on Children?" diselenggarakan oleh oleh Save the Children (SCl) di sela-sela pelaksanaan sidang Majelis Umum PBB untuk mendiskusikan tindak lanjut peluncuran kampanye ‘Stop the War on Children’. Pada kesempatan ini, Menko Puan menyampaikan pandangannya.

“Mengingat tingginya jumlah anak yang menjadi korban pertikaian, kami sangatmengutuk semua pelanggaran berat terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata. Kami mendorong semua negara anggota untuk bekerja bersama-sama melalui kemitraan dan koordinasi, termasuk dalam proses perdamaian,” ujarnya.

Indonesia, sebutnya, sangat berkepentingan dan menghadiri Forum Tingkat Tinggi ini karena sejalan dengan komitmen Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, pathfinder country bagi penghapusan kekerasan terhadap anak, dan anggota Friends of Reintegration of Child Soldiers di New York. Indonesia juga telah bergabung dalam Voluntary Global Pledge: For Every Child, Every Right untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak, termasuk melalui Sekolah Ramah Anak dan Forum Anak di seluruh negeri.

Melindungi hak anak juga merupakan prioritas utama yang diusung Indonesia dalam program pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 2020-2022.

SCI sendiri mengundang di ajang ini mengundang Afghanistan, Belgia, Indonesia, Jerman, Kanada, Qatar, Prancis, Sekjen PBB, Presiden Majelis Umum PBB, Special Representative for Children and Armed Conflict (CAAC), Head of Department of Peace Operations (DPO), dan Direktur Ekesekutif UNICEF untuk menyampaikan komitmen nasional mereka mengenai pentingnya perlindungan anak dalam situasi konflik bersenjata. (*)
 

Terpopuler

To Top