Organda Apresiasi Putusan Pemprov DKI Soal Gage

man-headphones

CN, Jakarta - DPP Organda mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang memutuskan taksi online atau taksi berbasis aplikasi tetap akan diberlakukan kebijakan perluasan pembatasan kendaraan bermotor melalui sistem nomor pelat mobil ganjil dan genap (gage). 

Keputusan ini diambil, karena Pemprov DKI tidak mau melanggar aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Selain itu, sudah ada putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan tidak mengizinkan dilakukan penandaan bagi taksi barbasis aplikasi.

DPP Organda juga menghimbau agar pemerintah tetap pada porsinya sebagai regulator sekaligus penegak hukum sesuai aturan penyelenggaraan angkutan umum berbayar yang harus mengikuti mekenisme UU No 22 tahun 2009, yaitu plat kuning dan berbadan hukum. 

“Transportasi Online bukan merupakan perusahaan angkutan umum karena tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan berdasarkan Pasal 173 Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan hanya berstatus sebagai perseroan terbatas (PT) yang bergerak dalam bidang penyedia layanan aplikasi berbasis teknologi informasi (online) yang memfasilitasi pemberian pelayanan angkutan umum yang bermitra dengan perusahaan penyelenggara angkutan umum resmi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.” Demikian diungkapkan Ketua Bidang Angkutan Penumpang Kurnia Lesani Adnan di Jakarta, Kamis, (5/9/2019).

Menurut Sani, keinginan driver taksi online di Jakarta agar ada pengaturan tentang penandaan terhadap angkutan online, akan memunculkan reaksi dari angkutan sewa wisata. “Sedikitnya terdapat 250 ribu armada sewa wisata (rental corporate) yang tergabung dalam anggota Organda DKI Jakarta yang juga berplat hitam akan menuntut hal yang sama, padahal tujuan utama ganjil genap adalah mengurangi jumlah kendaraan di jalan raya agar  mengurangi tingkat polusi yang disebabkan dari kemacetan lalin untuk menjadikan langit Jakarta semakin biru,” tutur Sani.

Sani menambahkan, sebaiknya Kementrian Perhubungan sudah paham terhadap permasalahan di DKI Jakarta. Apalagi Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi pernah bertugas di DKI Jakarta. ”Saya yakin pak menteri sangat paham tentang DKI. Kan ia sudah pernah di DKI, beliau tahu persis perkembangan DKI,” ujar Sani.

Sani mengimbau, sebaiknya Kemhub harus melakukan sinkronisasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Sehingga penerapan kebijakan perluasan ganjil-genap dari sembilan ruas jalan menjadi 25 ruas jalan dapat didukung penuh oleh pemerintah pusat. “Negara dibangun dengan tidak hanya kewajiban pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat. Hakekatnya, ganjil genap itu tujuannya dilebarkan supaya pengendara beralih ke transportasi publik seperti MRT, Transjakarta dan Commuter Line.” Jelas Sani.

Sani juga menilai, sinyalemen Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo yang menyerahkan permasalahan penanda bagi taksi berbasis aplikasi kepada pihak kepolisian adalah merupakan upaya langkah mundur kepastian hukum di Indonesia.

Penandaan terhadap angkutan online normanya telah diatur dalam Permenhub 118/2018. Aturan ini dibuat berdasarkan putusan MA yang tidak memperbolehkan penandaan bagi angkutan online.

Terpopuler

To Top