Organda DKI Minta Pemprov Kaji Ulang Wacana Taksi Online Bebas Ganjil Genap

man-headphones

Ketua Unit Sewa Wisata DPD Organda DKI Jakarta, Priatmedi

CN, Jakarta - Rencana adanya pemberian tanda khusus buat taksi online untuk membedakan dengan mobil pribadi agar bebas melintas di wilayah ganjil genap, sebaiknya ditinjau ulang, “kepada pemerintah kota untuk meninjau ulang kebijakan tersebut.” Demikian diungkapkan Ketua Unit Sewa Wisata DPD Organda DKI Jakarta, Priatmedi di Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Menurut Priatmedi, Ekses yang ditimbulkan tidak hanya kepada taksi online namun akan menyebar ke unit sewa wisata yang jumlahnya tercatat lebih dari 250 ribu armada berplat hitam, “apakah ekses ini sudah dipikirkan oleh pemerintah kota?. Belum lagi dampak kecurangan yang ditimbulkan oleh angkutan pribadi yang mendaftar taksi online hanya sekedar mendapat stiker. Kalaupun taksi online dibebaskan ganjil genap, kami dari angkutan pariwisata yang ber plat hitam juga akan memuntut hal yang sama,” ujarnya.

Priatmedi menambahkan bahwa, tujuan utama sistem ganjil genap adalah untuk menekan tingkat polusi. “Kalau kebijakan itu diberlakukan, lantas bagaimana dengan tujuan utama pemerintah DKI Jakarta,” tuturnya.

Priatmedi menjelaskan bahwa, sejauh ini pihaknya belum tau secara detail bentuk stiker atau apa yang akan diberlakukan, “kami juga belum tahu. Bisa jadi kebijakan tersebut memeiliki potensi pemalsuan. Seperti pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari tanda khusus ini,” tegasnya.

Menyikapi fenomena ganjil genap, Priatmedi mengimbau sebaiknya pemerintah mengkaji ulang ekses dari peraturan tersebut. “Jangan sampai ada oknum yang berusaha meraup keuntungan dari sistem ganjil-genap DKI Jakarta. Bahkan ada yang secara ilegal menjual pelat nomor berinisial RFP, RFS, dan RFD, yang merupakan sandi kendaraan pejabat, sekaligus STNK-nya, tujuannya untuk menghindari gage (ganjil genap).” Pungkas Priatmedi.

Terpopuler

To Top