Kemensos Komitmen Tingkatkan Kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

man-headphones

(Kiri) Mensos RI, Agus Gumiwang Kartasasmita. (Foto: dok.Humas Kemensos).

CN, JAKARTA - Keberhasilan dari penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) sangat tergantung dari akurasi data.

Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang menegaskan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Agar program bansos dan subsidi yang diberikan pemerintah semakin tepat sasaran.

"Kemensos menyambut baik upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengemban tugas pencegahan korupsi. Saya ingat pada hari pertama saya menjabat sebagai Mensos saya mengunjungi KPK dan mendapat pesan bahwa bansos harus berbasis NIK dan saya setuju dengan hal itu," tutur Mensos saat melakukan pertemuan dengan jajaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2019).

Lebih lanjut, Mensos menjelaskan sesuai Undang-undang nomor 13 tahun 2014 tentang Penanganan Fakir Miskin, Menteri Sosial mentapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk penanganan fakir miskin, melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang statistik, dan menetapkan data terpadu.

"Data terpadu tersebut yang selanjutnya disebut DTKS menjadi dasar penyaluran seluruh bansos dan subsidi dari pemerintah untuk rakyat miskin dan rentan miskin,", tuturnya.

Untuk itu, data harus valid agar program tersebut efektif, tepat sasaran. Sehingga, kesejahteraan masyarakat meningkat. Dia menjelaskan DTKS berisi data sosial ekonomi rumah tangga berpengeluaran terendah dengan data by name by address.

DTKS per Juli 2019 terdapat 29.133.603 keluarga dan 98.111.085 individu. Data ini digunakan untuk semua program bansos yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semua program bansos di Kemensos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah berbasis DTKS.

Misalnya, sebanyak 15,6 juta KPM menerima bantuan BPNT dan 10 juta KPM menerima bantuan PKH. Demikian halnya dengan Program Indonesia Sehat melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga menggunakan DTKS.

"Ke depannya DTKS akan berbasis NIK, kita akan padankan sehingga data lebih berkualitas dan program bansos semakin tepat sasaran," tambahnya.

Di bagian lain, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pertemuan di KPK ini adalah untuk mendiskusikan tentang pemanfaatan NIK guna perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial. "Program bansos dan subsidi kita (pemerintah) sangat besar. Oleh karena itu hari ini kami mendiskusikan tentang upaya mensinkronkan data sasaran. Kita sepakat akan menggunakan data NIK untuk mendorong semua pihak yang memberikan bantuan sosial menggunakan data itu," terang Agus Rahardjo.

Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua KPK Agus Rahardjo ini, dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Laode Muhammad Syarif, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, perwakilan dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, Kementerian Ristekdikti. (*)

 

Terpopuler

To Top