Perlakuan Khusus Taksi Online Masuki Area Gage, Akan Munculkan Masalah Baru

man-headphones

CN, Jakarta - Wacana pembe­rian tanda khsusus bagi taksi online untuk dapat memasuki area pembatasan ganjil-genap dinilai akan memunculkan masalah baru. “Ini merupakan langkah mundur dan bentuk inkonsis­tensi, pengecualian yang diberi­kan kepada taksi online justru akan memperburuk polusi uda­ra Jakarta dan menimbulkan kemacetan-kemacetan baru,” demikian diungkapkan pengamat kebijakan pub­lik, Agus Pambagio, di Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Menurut Agus, pemberian ruang atau kelong­garan-kelonggaran terhadap suatu kebijakan, selain akan mengurangi esensi peraturan itu sendiri, juga akan menim­bulkan permasalahan-perma­salahan baru. “Padahal suatu kebijakan atau peraturan dibuat dengan tujuan untuk mewujud­kan ketertiban dan melindungi hak-hak masyarakat,” ujarnya.

Agus menambahkan, apabila pengecualian diberi­kan kepada taksi online, berarti pemerintah selaku regulator justru melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri dan hal tersebut menjadikan ketentuan dan peraturan yang ada men­jadi tidak efektif, dan berpotensi menimbulkan permasalahan-permasalahan baru.

“Kalau banyak pengecualian ya sudah mending gak usaha. Nanti angkutan umum plat kuning protes, malah meng­undang masalah-masalah baru,” tegasnya.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Aba­di, juga mengatakan bahwa tak­si online diberlakukan sebagai objek ganjil/genap, karena pada dasarnya taksi online adalah angkutan sewa khusus berplat hitam, setara dengan kendaraan pribadi, kecuali taksi online mau berubah ke plat kuning. “Bahkan wacana pengec­ualian taksi online merupak­an langkah mundur, bahkan merupakan bentuk inkonsis­tensi,” tuturnya.

Tulus juga menjelaskan, upaya menekan po­lusi udara juga akan gagal manakala kendaraan di Jakar­ta masih gandrung menggunakan ba­han bakar (BBM) dengan kualitas rendah, seperti jenis bensin premi­um dan atau bahan bakar dengan kan­dungan sulfur yang masih tinggi.

Persoalan terkait pengecualian atas taksi on­line sempat pula diminta oleh Sekjen Organda, Ateng Aryono. Menu­rutnya, dalam pemberlakukan peraturan soal Ga-Ge Pemer­intah juga harus adil pada taksi online atau kategori Angkutan Sewa Khusus (ASK), di mana seharusnya pemerintah juga memberlakukan plat kuning seperti angkutan jalan raya pada umumnya.

Terpopuler

To Top