Pemberian Amnesty Kepada Din Minimi Patut Diapresiasi

man-headphones

Anggota Komisi I DPR RI FPDIP Effendi Simbolon

CN, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI FPDIP Effendi Simbolon menegaskan jika DPR mengapresiasi langkah Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Sutiyoso terkait amnesty yang akan diberikan kepada pemberontak Din Minimi di Aceh. Hanya saja, semua harus mempertimbangkan korban khususnya dari TNI, Polri, dan masyarakat yang mendukung NKRI, sehingga pemerintah ini tidak mudah dalam memberikan pengampunan tersebut.

“Saya apresiasi langkah Pak Sutisyoso sebagai Kepala BIN untuk amnesty ini dan sebagainya yang cenderung seperti Bonek. Saya salut. Hanya saja perlu mempertimbangkan korban jiwa khususnya dari TNI, Polri, dan masyarakat yang mendukung NKRI,” tegas politisi PDIP itu dalam dialektika demokrasi ‘Amnesty langkah tepat rekonsiliasi nasional?’ bersama Deputi II BIN Marzuki Thamrin dan pakar hokum tata negara Margarito Kamis di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Artinya kejahatan pemberontak yang sadis itu tetap harus diproses hokum, diganjar sesuai kejahatannya. “Kalau semua diberi amnesty, lalu akan menjadi apa negara ini? Ini kan, karena negara ini negara kekuasaan, politik dan bukan negara hukum. Negara harus menghitung daya juang TNI, Polri dan masyarakat,” ujarnya.

Dia meminta amnesty ini jangan dijadikan komoditas politik oleh pemerintah, mengingat banyak kelompok pemberontak ini di Indonesia. ‘Tak  ada yang salah dengan pemberian amnesty tersebut, tapi kenapa lama? Itu berarti Presiden Jokowi ragu untuk mengambil memutuskan. Sama dengan pemberontak di Papua, karena konsekuensi amnesty itu mengakui kesalahannya,” tambahnya.

Effendi pun menyatakan tidak tahu kemana arah bangsa ini. Kabinet saja katanya, daur ulang. Padahal, yang namanya daur ulang itu tak akan lebih baik, dan sebaliknya bisa terpuruk. “Masak lupa dengan skandal bank century?” pungkasnya mempertanyakan.

Amnesty itu kata Marzuki sebagai antisipasi agar tidak banyak korban jiwa yang berjatuhan dan berapa banyak biaya untuk memburu pemberontak tersebut. Seperti halnya Din Minimi, yang sudah 4 tahun tidak tertangkap. “Kalau dibiarkan, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh negara? Bahkan mereka itu selalu mengintimidasi proses Pilkada di Aceh, untuk memenangkan calon tertentu,” jelasnya.

Karena itu dia berharap amnesty ini diharapkan berdampak kepada pemberontak lain untuk menyerahkan diri kepada NKRI. Kelompok Santoso di Palu, Sulawesi Tengah, sebanyak 3 orang sudah menyerahkan diri. “Semoga saja kelompok Ternaus Urif di Puncak Papua menyerahkan diri,” katanya berharap.

Yang jelas menurut Marzuki, BIN sudah meminta berbagai pertimbangan hukum kepada konstitusi hokum seperti Mahkamah Agung, Menkumham, dan lain-lain. Lalu, kenapa prosesnya lama? Hal itu karena proses verifikasi data dengan Polri.

Apalagi, untuk di Aceh, mereka kecewa dengan perjanjian Helshinki. Dimana ayahnya yang tewas, ibunya yang janda dan anaknya yang yatim ternyata sampai hari ini tidak menerima uang yang dinajikan. ‘Jadi, kemana uang rekonsiliasi nasional dulu itu?” katanya mepertanyakan.

Papua kata Marzuki, juga hampir sama, bahwa yang menjadi persoalan mereka itu bukan persoalan memisahkan diri dari Indonesia, melainkan masalah kesejahteraan. “Jadi, mereka itu bukan ingin memisahkan dari NKRI, tapi karena kesejahteraan,” pungkasnya.

Margarito menegaskan jika amnesty itu tidak terpengaruh dengan pertimbangan dari DPR RI. “Apakah DPR menolak atau setuju, itu tidak berpengaruh terhadap sikap Presiden RI bahwa amnesty tetap sah. Jadi, langkah Bang Yos ketika itu sudah tepat di Aceh. Bahwa di negeri ber-Pancasila ini tidak ada kata yang lebih indah dari kata saling memaafkan,” katanya.

Amnesty, abolisi, grasi ini bukan sesuatu yang baru bagi sejarah Indonesia. Sebab, dulu ada PRRI, Permesta dan lain-lain yang berbeda haluan politik dengan pemerintahan Bung Karno – Hatta, juga diampuni. Mengapa? Karena amnesty itu motifnya politik. Tapi, kalau grasi baru pertimbangan hukum. Dan, amnesty sesuai amanat konstitusi hanya untuk warga negara Indonesia. Bukan orang asing,” ujarnya.

Terpopuler

To Top