Arah Kebijakan PMK 2020 Untuk Penguatan Daya Saing SDM dan Pengentasan Kemiskinan

man-headphones

(Tengah) Menko PMK Puan Maharani. (Foto: Dok. Humas Kemenko PMK).

CN, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendapatkan alokasi anggaran di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020 sebesar Rp242,2 miliar.

Sedangkan, untuk delapan kementerian lingkup Kemenko PMK mendapatkan alokasi anggaran total sebesar Rp268,6 T dan beberapa lembaga secara keseluruhan mendapatkan alokasi anggaran Rp10,3 T.

Menko PMK Puan Maharani mengatakan bahwa alokasi anggaran tersebut untuk menjalankan program-program fungsi kesehatan, pendidikan, agama, perlindungan sosial, dan pelayanan umum. Adapun arah kebijakan bidang PMK tahun 2020 akan difokuskan pada prioritas nasional pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.

"Seperti arahan Bapak Presiden bahwa ke depan kita akan fokus pada SDM Unggul dan Indonesia Maju, karenanya penguatan daya saing SDM menjadi sangat penting," ujar Menko PMK, Puan Maharani dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Puan menyebutkan beberapa langkah yang akan dilakukan pemerintah, diantaranya memastikan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh anak-anak Indonesia mulai SD sampai dengan perguruan tinggi. Hal itu diperkuat melalui program lanjutan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada  808 ribu mahasiswa.

Di samping itu, link and match antara dunia pendidikan dengan industri juga akan semakin diperkuat, seiring rehabilitasi sarana prasarana pendidikan yang dilakukan bekerja sama dengan Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Di bidang kesehatan, pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "Tahun ini, PBI memang tidak bertambah tapi kita akan tingkatkan dalam hal kualitas pelayanan kesehatannya," kata Puan.

Khusus untuk perlindungan sosial, sesuai janji kampanye Presiden Jokowi, pemerintah akan memberikan Kartu Sembako dengan target 15,6 juta KPM. Selain itu, memperkuat sistem penyaluran yang tepat sasaran dengan basis data terpadu.

Pemerintah juga terus mengupayakan peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Diantaranya, optimalisasi fast track ke 13 embarkasi juga diharapkan akan berjalan baik sehingga nantinya seluruh jemaah haji bisa melakukan cap paspor di embarkasi tersebut tanpa harus antre ketika sudah sampai di Arab Saudi.

"Ini merupakan salah satu pelayanan yang kita berikan untuk jemaah haji kita bekerja sama dengan beberapa kementerian sehingga pelayanan haji dari tahun ke tahun lebih baik," ungkapnya.

Berikutnya, untuk tahun 2020 akan diselenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpiade Nasional (Perpanas) di Papua yang akan berlangsung pada 20 Oktober sampai 2 November 2020.

"Janji Presiden pada 2014 bahwa Papua akan dilakukan percepatan infrastrukturnya. Salah satunya melalui kegiatan PON dan Perpanas ini," tutur Menko PMK.

Pada acara konferensi pers ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Menteri Perindustrian, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perhubungan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pariwisata, dan Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian. (*)

 

Terpopuler

To Top