Kemenhub Ajak Stakeholder Turut Partisipasi Optimalkan Pengawasan Kapal

man-headphones

CN, Jakarta - Seluruh perusahaan pelayaran, instansi serta stakeholder yang berada di wilayah kerja semua pelabuhan di Indonesia  diminta turut berpartisipasi mengoptimalkan sistem pemantauan terhadap kapal-kapal yang berlayar di wilayah Indonesia. “Pengawasan terhadap kapal-kapal tersebut akan dilaksanakan secara langsung (terestrial) maupun satellite oleh Ditjen Hubla melalui Stasiun Radio Pantai (SROP) dan Stasiun Vessel Traffic Services (VTS) guna peningkatan keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan maritim,” demikian diungkapkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo saat menjadi Keynote Speaker pada Diskusi Nasional “Ada Apa dengan AIS?,” di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Menurut Dirjen Agus, menjelang diberlakukannya PM No 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) Bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia, yang rencananya akan diberlakukan secara efektif pada 20 Agustus 2019 mendatang, pihaknya terus melakukan persiapan dan sosialisasi kepada seluruh stakeholder maritim. “Sosialisasi telah dilakukan di berbagai kota di seluruh penjuru Indonesia qseperti Lombok, Tarakan, Makassar dan Bogor secara Nasional.” ujarnya.

Dirjen Agus menjelaskan, bahwa dengan ditandatanganinya Peraturan Menteri Perhubungan tersebut, maka seluruh kapal yang kategorinya masuk dalam Peraturan tersebut dan berlayar di Perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan AIS serta memberikan informasi data dinamis dan data statis yang benar.

Dirjen Agus menambahkan, pemberlakuan AIS ini dilaksanakan setelah melalui beberapa kajian mendalam dan sesuai dengan aturan Internasional yang mengacu pada Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) dan Safety Of Life at Sea (SOLAS). “Esensi dari pemberlakuan AIS ini adalah security dan safety. Dengan AIS ini proses identifikasi kapal apabila terjadi kecelakaan menjadi lebih mudah, sehingga tentunya dapat mempercepat proses SAR. Selain itu, mudah pula untuk mengidentifikasi kapal-kapal yang hendak melakukan penyelundupan barang berbahaya seperti narkoba,” tuturnya.

 

Dirjen Agus juga berharap semua perusahaan pelayaran serta instansi dan stakeholder di setiap wilayah Pelabuhan dapat ikut berpartisipasi mengoptimalkan sistem pemantauan kapal melalui AIS dengan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam PM No. 7 Tahun 2019, “pemberlakuan kewajiban pemasangan AIS ini berlaku bagi kapal-kapal yang termasuk ketentuan SOLAS, yaitu kapal berukuran 300 GT ke atas, atau minimal 500 DWT untuk jenis kapal barang.” Tegasnya.

Pada kesempatan yang sama Ketua DPC Pelra Sunda Kelapa, Abdullah, menyampaikan bahwa pada prinsipnya Pelra mendukung pemberlakuan PM 7 Tahun 2019 yang mewajibkan pemasangan AIS pada kapal-kapal yang melalui Perairan Indonesia. 

Menurut Abdullah, prmasangan AIS ini sangat membantu dari sisi keselamatan pelayaran bagi kapal-kapal pelra yang masuk ke hulu-hulu sungai yang mempunyai alur pelayaran yang sempit.

“Di hulu sungai ini kita (kapal Pelra) sering berbenturan dengan kapal-kapal tongkang, dengan adanya AIS ini kita bisa langsung berkomunikasi dan mengetahui jarak dan kecepatan kapal tongkang tersebut,” ujarnya.

Abdullah berharap, Pemerintah dapat memberikan subsidi bagi Pelayaran Rakyat, bukan hanya dari subsidi solar saja namun juga subsidi pengadaan AIS sehingga bisa didapatkan dengan harga murah di pasaran.

Terpopuler

To Top