Masyarakat Tembakau Minta Menkeu Patuhi Presiden Tolak Simplikasi Cukai

man-headphones

CN, Jakarta - Masyarakat Tembakau Indonesia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya, mendukung program dan kebijakan Presiden Jokowi Widodo dalam melindungi industri hasil tembakau di tanah air.

Salah satu kebijakan Presiden Joko Widodo antara lain tidak menyederhanakan atau menolak simplifikasi dalam pemungutan cukai rokok, sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan (PMK) No. 156/ 2018. “Peraturan Menteri keuangan yang dipakai sebaiknya peraturan Menteri keuangan yang saat ini sedang dipakai. Yakni PMK No. 156/2018. Tidak perlu disederhanaka, sebab kalau disederhanakan pungutan cukainya, akan memukul harga jual rokok dan hasil tembakau lainnya. Otomatis pada akhirnya, akan mematikan industry tembakau masyarakat, dan menyebabkan munculnya persaingan usaha tidak sehat di kalangan industry hasil tembakau, alias akan adanya oligopoly yang bertentangan dengan hukum di Indonesia, yang menolak iklim persaingan usaha tidak sehat,” demikian diungkapkan Ketua Liga Tembakau Indonesia (LTI) Zulvan Kurniawan di Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Menurut Zulvan, saat ini harga tembakau di dalam negeri sedang turun, apabila pemerintah menaikan cukai rokok dan merubah sistem penarikan cukai dari banyak variasi menjadi beberapa golongan, atau disederhanakan, hal ini akan memukul harga jual tembakau di dalam negeri. Ujung-ujungnya, masyarakat tembakau di tanah air yang dirugikan. “Saat ini produk sigaret kretek tangan sedang turun produksinya, juga kretek lain yang menyedot pemakaian tembakau dalam negeri. Jika harganya dinaikan, atau terdapat perubahan pengelompokan penarikan cukai, semuanya akan berdampak pada perubahan harga, dan pada akhirnya memberatkan konsumen tembakau, itu semua akan berdampak pada masyarakat petani tmbakau. Apalagi saat ini akan memasuki musim panen tembakau, bisa bisa harga tembakau di tanah air jeblok. Yang dirugikan bukan hanya petani tembakau tapi juga masyarakat pekerja rokok kretek.” Tutur Zulvan Kurniawan yang juga mantan ketua Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK).

Hal senada disampaikan Sosiolog dari universitas Airlangga (Unair) Umar Salahudin. Aapapun kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia, sudah seharusnya lebih mementingkan dan mengutamakan  kepentingan rakyat Indonesia. Salah satunya kebijakan pemerintah Indonesia di bidang industri tembakau, harus ditujukan untuk melindungi masyarakat petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau. “Kita tahu, cigarete kretek itu, adalah bagian dari budaya dan kebiasaan di Indonesia. Termasuk industry rokok cigarete kretek. Karena itu apapun kebijakan yang dihasilkan pemerintah mengenai rokok dan tembakau, harusnya untuk melindungi masyarakat Indonesia. Baik melindungi masyarakat yang tidak merokok dalam hal ini kesehatan masyarakat, maupun melindungi kesempatan kerja dan masa depan masyarakat petani dan pekerja industry hasil tembakau. Jangan justru kebijakan yang dihasilkan pemerintah itu merugikan rakyat Indonesia sendiri,” ujarnya.

Umar mengatakan, kebijakan itu hendaknya tidak merugikan mayoritas rakyat Indonesia dan menguntungkan hanya segelintir pengusaha. Apalagi jika yang diuntungkan hanya kelompok perusahaan multi nasional company atau MNC di bidang industry rokok. Kebijakan yang dibuat harus dilakukan secara cermat oleh pemerintah. Jangan sampai kebijakan yang diambil pemerintah sengaja maupun tidak sengaja, ujung ujungnya mengarah ke arah oligopoly. Jika pasar hanya dikuasai oleh perusahaan modal besar apalagi dari luar negeri, bukan tidak mustahil yang akan sangat dirugikan, adalah industry industry kecil yang dikelola masyarakat.

Menurut Umar, saat ini kondisi ekonomi masyarakat sedang sangat berat, apabila pemerintah menaikan cukai rokok dan melakukan perubahan cara pemungutan cukai, atau yang dikenal sebagai simplikasi penarikan cukai, dikhawatirkan akan memberatkan mayoritas pelaku industry rokok dan pada akhirnya memberatkan masyarakat petani dan pekerja rokok. “Jika petani dan masyarakat pekerja industri rokok sampai kehilangan pekerjaannya, pemerintah belum tentu dapat dapat mencarikan lapangan pekerjaan pengganti buat mereka.” Tegas Umar yang juga mantan aktivis mahasiswa tahun 90-an.

Umar menambahkan bahwa, pihaknya mendukung langkah dan kebijakan presiden Jokowi yang berusaha melindungi masyarakat petani tembakau dan pekerja rokok, sehingga diharapkan, para Menteri dan staf dibawahnya mendukung kebijakan kebijakan presiden Joko Widodo. “Namun jangan melupakan juga melindungi kesehatan masyarakat dari paparan asap rokok.” Ujarnya.

Umar juga menjelaskan, saat ini perkembangan teknologi sangat mempengaruhi dunia industri, tidak terkecuali pada industri rokok. Industri rokok nasional masih menerapkan padat karya, sementara kedepannya industri rokok akan menjadi padat teknologi, akibatnya akan semakin banyak tenaga kerja di industri rokok dan tembakau yang semakin kehilangan pekerjaannya. “Perusahaan perusahaan multi nasional yang bergerak di industri rokok, sudah dapat dipastikan membawa  teknologi modern ke tanah air. Modernisasi teknologi industry rokok di tanah air, lambat laun akan dilakukan oleh mereka. Dan tentu saja, modernisasi ini akan mengurangi penggunaan tenaga kerja. Industri rokok kita saat ini padat karya alias menggunakan banyak tenaga kerja. Kalau modernisasi dilakukan oleh perusahaan rokok berkala internasional, dapat dipastikan akan mengurangi kesempatan kerja bagi masyarakat pekerja industry hasil tembakau di berbagai daerah,” jelas Umar Solahudin.

Umar juga mengatakan, perkembangan teknologi terbaru, dengan munculnya rokok elektronik yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan industri rokok dunia, otomatis akan mengurangi pemakaian tembakau. Perkembangan ini tentu saja akan merugikan petani tembakau nasional. Hal ini yang harus diperhatikan dengan seksama oleh para pembuat kebijakan, baik di kementrian perindustrian, kementerian keuangan maupun kementrian  perdagangan juga kementerian tenaga kerja dan kementrian pertanian. “Apapun kebijakan yang diambil pemerintah harus melalui kajian yang cermat agar tidak merugikan masyarakat yang tidak merokok, juga agar tidak merugikan masyarakat petani dan pekerja industry hasil tembakau. Kebijakan yang diambil justru harus menguntungkan semua pihak, baik masyarakat yang tidak mengkonsumsi rokok, juga masyarakat petani tembakau juga pekerja industry hasil tembakau. Asal jangan kebijakan yang dihasilkan hanya menguntungkan satu atau beberapa pemilik modal dari luar negeri tapi merugikan rakyat Indonesia,” pungkas Umar.

Terpopuler

To Top