Proyek Pembangunan Perkeretaapian Umum Makassar-Parepare Terima Investasi Rp 2,1 Triliun

man-headphones

CN, Jakarta - Kementrian Perhubungan membuat sejarah baru bidang Perkeretaapian  dengan melakukan penandatanganan Perjanjian Proyek pembangunan Perkeretaapian Umum Makassar – Parepare. 

Penandatanganan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan melalui Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Makassar – Parepare dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yaitu PT Celebes Railway Indonesia (CRI) serta dengan penyedia penjaminan Pemerintah oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini juga disertai dengan penandatanganan perjanjian pendukung lainnya yaitu Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT. CRI dan Perjanjian Regres antara PJPK dengan PT. PII. Adapun ruang lingkup perjanjian proyek perkeretaapian tersebut terdiri atas : konstruksi, operasi dan perawatan. Dengan perkiraan Biaya Investasi terdiri atas : Belanja Modal sebesar Rp 1 Triliun dan Biaya Pengoperasian dan Perawatan Prasaranai sebesar Rp 1,1 Triliun (selama periode kerjasama).

Perjanjian Kerjasama disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, penandatangan Perjanjian Kerjasama dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian, Zulfikri dengan Direktur Utama PT CRI, Bandung Sasmitoharjo. Sedangkan Penandatanganan Perjanjian Penjaminan oleh Direktur Utama PT PII, Armand Hermawan dengan Direktur Utama PT CRI, Bandung Sasmitoharjo. Sementara itu, antara Dirjen Perkeretaapian dengan Direktur Utama PT PII juga dilaksanakan pendatanganan Perjanjian Regres. 

“Kereta Api Makassar – Parepare merupakan moda transportasi yang sudah ditunggu sejak lama oleh masyarakat Sulawesi Selatan yang dapat diwujudkan berkat dukungan dan kerjasama segenap pemangku kepentingan. Kedepannya kiranya seluruh pemangku kepentingan baik pusat dan daerah dapat berkerja sama dengan baik sehingga proyek ini dapat segera diselesaikan tepat waktu dapat segera dinikmati manfaatnya oleh khususnya masyarakat Sulawesi Selatan,” demikian diungkapkan Menhub Budi Karya Sumadi usai penandatangan di Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Menurut Menhub Budi, dengan telah ditandanganinya Perjanjian Proyek Perkeretaapian Umum Makassar – Parepare diharapkan Jalur Kereta Api Makassar –Parepare ini dapat segera terwujud, “khususnya pembangunan Jalur KA yang menghubungkan pusat-pusat perekonomian yang ada di Wilayah Sulawesi Selatan.” Ujarnya.

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian kerjasama ini, PT CRI akan membangun prasarana KA (jalur dan fasilitas operasi) menuju kawasan industri Pabrik Semen Bosowa sepanjang 6,63 Km dan kawasan industri Pabrik Semen Tonasa sepanjang 8,85 Km. Saat ini Pemerintah masih terus bekerja menyelesaikan pembangunan Jalur KA Makassar – Parepare pada segmen Barru – Palanro sepanjang 44 Km dan diharapkan pada tahun 2019 ini sudah selesai dan beroperasi.

Perjanjian dengan skema KPBU ini diharapkan akan menjadi pendorong bagi perjanjian-perjanjian skema KPBU lainnya di lingkungan Kementerian Perhubungan khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang saat ini menjadi fokus Pemerintahan saat ini. Hadirnya partisipasi swasta dalam pembiayaan pengembangan infrastruktur akan semakin mempercepat tersedianya infrastruktur-infrastruktur perhubungan yang membawa stimulus ataupun maanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PII Armand Hermawan menyampaikan bahwa di samping sebagai pemberi penjaminan, PT PII mendapatkan mandat Kementerian Keuangan RI untuk memberikan fasilitas Penyiapan dan Pendampingan Transaksi/Project Development Facility (PDF) kepada PJPK untuk proyek KPBU Kereta Api Makassar – Parepare ini. 

“Dalam proyek ini, PT PII memberikan penjaminan untuk beberapa jenis risiko yang dapat timbul dari Pemerintah, yaitu risiko keterlambatan pembayaran AP, risiko politik, dan risiko terminasi. Ke depannya kami berharap semoga proyek ini menjadi proyek percontohan skema KPBU untuk dapat diterapkan pada sektor transportasi lainnya. PT PII siap untuk membantu Kementerian Perhubungan RI mengembangkan sektor transportasi lainnya dengan skema KPBU” jelas Armand.

Terpopuler

To Top