Pentingnya Partisipasi Publik Untuk Akselerasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial

man-headphones

Mensos RI Agus Gumiwang Kartasasmita Temu Penyelenggara Undian Gratis Berhadiah di Kemensos Jakarta, Selasa (26/3).

CN, JAKARTA - Salah satu masalah sosial yang berkontribusi terhadap kemiskinan adalah keterpencilan. Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Kementerian Sosial hingga saat ini, populasi Komunitas Adat Terpencil di Indonesia berdasarkan Database KAT Tahun 2017 berjumlah sekitar 150 ribu Kepala Keluarga (KK).

"Angka ini masih bersifat sementara dan sangat mungkin bertambah karena masih banyak komunitas terpencil yang belum terdata karena problem keterjangkauan oleh aparat," kata Menteri Sosial (Mensos) RI, Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara Temu Penyelenggara Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang di Kemensos Jakarta, Selasa (26/3).

Disabilitas menurut Mensos, juga merupakan faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan. Berdasarkan Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015 yang dilakukan oleh BPS, 8,56 persen penduduk Indonesia atau sekitar 22 juta jiwa merupakan penyandang disabilitas.

Data Kementerian Tenaga Kerja tahun 2013 menyebutkan bahwa diantara sekian banyak penyandang disabilitas yang menganggur, 23,9 persen di antaranya berstatus sebagai Kepala Rumah Tangga yang sangat berperan dalam perekonomian keluarga. Data tersebut menunjukkan bahwa rantai kemiskinan di kalangan penyandang disabilitas merupakan masalah yang krusial.

Selain itu kebencanaan tidak dapat diabaikan sebagai faktor penyebab kemiskinan. Bencana alam yang luar biasa seperti bencana gempa di NTB dan bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah menyebabkan kemiskinan dalam skala besar.

"saya ingin menunjukkan betapa besar dan beragamnya permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini dan ke depan yang sangat terkait erat dengan kesejahteraan sosial," tuturnya.

Lebihlanjut Mensos menekankan partisipasi publik sangat diperlukan untuk akselerasi pembangunan kesejahteraan sosial. Lebih dalam lagi, usaha kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat di mana peran masyarakat sebagai mitra sejajar dengan pemerintah dalam membantu penanganan masalah kesejahteraan sosial. (*)

Terpopuler

To Top