Menkes Lantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Kesehatan

man-headphones

Menkes RI Nila Moeloek melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Kemenkes RI, Jumat (1/2).

CN, Jakarta - Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K) melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Kesehatan berlangsung di Gedung Adhyatma Kemenkes RI, Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Kesehatan yang dilantik;
1. drg. Murti Utami,MPH sebagai Inspektur Jenderal Kemenkes RI,
2. dr. Eni Gustina,MPH sebagai Sekretaris Ditjen Kesmas,
3. Suhartati, S.Kp.,M.Kes sebagai Kepala Biro Kepegawaian
4. Drs. Sudarto,MM sebagai Direktur Keuangan RSHS Bandung,
5. dr. Zubaedah, Sp.P,Mars sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSUP dr. Moh hoesim Palembang,
6. Dr. dr. H.M. Alsen, Sp.B-KBD, Mars sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Persahabatan Jakarta.

Dalam sambutannya Menkes Nila Moeloek mengatakan proses rotasi dan mutasi adalah hal yang biasa dilakukan dalam organisasi yang dinamis sebagai sarana pembinaan dan pengembangan aparatur serta penataan organisasi secara berkesinambungan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan kualitas layanan publik.

Menkes Nila Moeloek berpesan agar pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama harus mampu mencerna, mengolah dan merealisasikan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka menunjang tercapainya kinerja Kementerian Kesehatan.

"Diharapkan para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama mampu membangun kerjasama dan sinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga dan lintas sektor terkait dalam upaya pembangunan kesehatan dan Saya percaya bahwa para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama yang dilantik hari ini akan mampu menghasilkan kinerja terbaik dari jabatan yang dipangkunya dan unit kerja yang dipimpinnya," ungkap Menkes.


Menkes Ingatkan Komitmen Meraih WTP

Menkes Nila Moeloek juga mengingatkan segenap jajarannya untuk menjaga komitmen dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Pengelolaan APBN dilaksanakan sebaik-baiknya secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai aturan yang berlaku dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Menkes berharap laporan keuangan Kementerian Kesehatan, baik dalam menggunakan uang, pengelolaan aset, pencatatan pengeluaran, maupun penerimaan, kekayaan dan kewajiban semakin hari semakin membaik. Selanjutnya Menkes juga meminta jajaran pejabat di Kementerian Kesehatan untuk melaporkan kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk komitmen antikorupsi dan diharapkan Kementerian Kesehatan bisa bersih dari gratifikasi dan korupsi. (*)
 

Terpopuler

To Top