Sistem Zonasi Percepat Pemerataan Kualitas Pendidikan di Penjuru Nusantara

man-headphones

Foto: (dari kiri) Ketua umum PB PGRI Unifah Rosyidi, Mendikbud RI Muhadjir Effendy dan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian.

CN, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menerapkan sistem zonasi sebagai rujukan untuk memeratakan guru di Indonesia.

Dalam Diskusi Pendidikan dengan tema Menata Guru dengan Sistem Zonasi yang digelar oleh Forum Wartawan Pendidikan FORTADIK di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, Senin (10/12). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Muhadjir Effendy mengatakan sistem zonasi yang diterapkan pemerintah bertujuan untuk percepatan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh penjuru Nusantara mulai jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hingga Pendidikan Masyarakat.

Menurut Mendikbud sistem zonasi merupakan puncak dari restorasi pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penerapan sistem tersebut membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, utamanya yang berkenaan dengan penyediaan data kependudukan untuk pendataan peserta program Kartu Indonesia Pintar.

"Selain disamping memberikan kemudahan akses bagi siswa ke sekolah, sistem zonasi pendidikan juga dipercaya akan mampu menghadirkan banyak sekolah favorit diberbagai daerah. Selama ini stigma sekolah favorit terutama di kota-kota besar hanya berlaku bagi sekolah yang itu-itu saja sehingga menciptakan kesenjangan pendidikan dikalangan siswa dan masyarakat pada umumnya," ungkap Mendikbud.

Lebihlanjut Muhadjir mengatakan implementasi zonasi pendidikan secara langsung juga akan berdampak kepada distribusi guru yang lebih merata.

Pemerintah nantinya akan menggunakan data dalam sistem zonasi sebagai dasar dalam pemberian berbagai bantuan, juga mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan guru, dan peningkatan pelatihan guru.

"Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam menentukan kebutuhan mereka mulai dari ketersediaan guru sampai sarana dan prasarana lainnya dalam mengimplementasikan zonasi pendidikan sebagai tugas keseharian mereka masing-masing yang tentunya dengan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat," kata Muhadjir. *

Terpopuler

To Top