Indonesia Dukung Reformasi Dewan IMO

man-headphones

CN, London - Indonesia menyampaikan dokumen submisi yang memuat sejumlah aspek dalam upaya reformasi Dewan IMO. "Sebagai anggota Dewan IMO, Indonesia mendukung pembentukan Open Ended Working Group (OEWG) yang akan membahas reformasi Dewan IMO secara transparan dan dengan mandat yang jelas," demikian diungkapkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Sugihardjo selaku Ketua Delegasi Indonesia pada Sidang Dewan IMO ke-121 di London, Senin (19/11/2018).

Menurut Sugihardjo yang akrab disapa Jojo, Indonesia memberi perhatian besar terhadap isu-isu yang menjadi agenda dalam Sidang Dewan International Maritime Organization (IMO) ke-121 yang salah satu agendanya mengenai reformasi Dewan IMO. “Adapun beberapa aspek yang diusulkan untuk dilakukan perubahan antara lain struktur keanggotaan dan masa jabatan, kualifikasi dan distribusi geografi, penguatan peran dalam pengembilan keputusan, anggaran, peran organisasi pengamat dan transparansi.” Tutur Jojo.

Lebih lanjut Sugihardjo menjelaskan poin-poin penting yang disampaikan dalam dokumen submisi terkait upaya reformasi Dewan IMO yang juga berisi tanggapan terhadap usulan Australia yang mengidentifikasi perlunya mereformasi Dewan IMO.

Adapun aspek-aspek perubahan yang diusulkan Australia antara lain menambah jumlah anggota Dewan dari 40 negara menjadi 60 negara, menghilangkan sistem kategori, dan menambah masa keanggotaan Dewan dari 2 (dua) tahun menjadi 4 (empat) tahun. Selain itu juga, Australia mengusulkan peningkatan peran Dewan dalam menentukan arah kebijakan organisasi serta peningkatan aspek transparansi.

"Terkait dengan hal tersebut, Indonesia menyampaikan beberapa masukan, di antaranya terkait peran Dewan dalam pembuatan keputusan. Dalam submisi, kami mengusulkan agar Dewan IMO memiliki mandat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja seluruh cakupan kerja IMO, termasuk mengenai keselamatan maritim," jelas Sugihardjo.

Terkait keanggotaan Dewan IMO, lanjutnya, Indonesia menyarankan perlunya mengembangkan suatu kriteria dengan definisi yang jelas guna menentukan negara-negara yang memiliki kepentingan terbesar terhadap perkembangan maritim dunia, misalnya kriteria "negara maritim", serta kriteria kondisi geografis khusus seperti “pulau dan negara kepulauan".

"Dalam submisi tersebut, Indonesia menolak sistem permanent membership, namun mendukung tidak dibatasinya periode jabatan anggota Dewan. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk kembali terpilih pada jangka waktu yang tidak terbatas," imbuhnya.

Terpopuler

To Top