Pelayanan Terpadu Penelitian Asing di Indonesia

man-headphones

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Muhammad Dimyati disela-sela acara Forum Konsultasi Publik (FKP) di Hotel Sari Pasific, Jakarta, Jumat (9/11/2018).

CN, Jakarta - Kemenristekdikti menilai pelayanan terpadu (one stop service)  bagi penelitian asing di Indonesia merupakan hal yang sangat mendesak. Pasalnya, pelayanan perizinan selama ini identik dengan banyak pintu dan banyak meja. Hal ini terkait dengan peningkatan kepercayaan pihak asing untuk melakukan kerja sama penelitian dengan Indonesia.

Dengan pelayanan satu pintu ini diharapkan dapat menarik pihak asing untuk melakukan kerjasama penelitian dengan mitra kerja di Indonesia, yang tentunya menguntungkan kedua belah pihak.

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Muhammad Dimyati mengatakan saat ini layanan terkait perizinan penelitian asing masih tersebar di beberapa kementerian dan lembaga, mulai dari Kementeria Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

"KLHK sudah sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama untuk integrasi sistem. “Tidak hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kedepannya kami akan bekerja sama dengan seluruh kementerian/lembaga terkait untuk membentuk suatu sistem pelayanan terpadu di bidang perizinan penelitian asing,” kata Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Muhammad Dimyati disela-sela acara Forum Konsultasi Publik (FKP) di Hotel Sari Pasific, Jakarta, Jumat (9/11/2018).

Lebihlanjut Dimyati mengatakan nantinya tidak hanya perizinan penelitian asing, perbaikan layanan pun dilakukan terhadap layanan akreditasi jurnal nasional (Arjuna) serta science and technology index (Sinta).

Acara FKP Layanan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan ini dihadiri oleh 200 peserta yang terdiri dari pejabat Kemenristekdikti, pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), pejabat Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dikoordinasikan oleh Kemenristekdikti, pejabat Badan Penelitian dan Pengembangan kementerian sektor, pejabat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), para ketua lembaga penelitian dan pengembangan (LPPM) perguruan tinggi, mitra kerja peneliti asing, dan juga para wartawan dari media cetak. FKP ini menghasilkan rekomendasi berupa peningkatan kualitas layanan di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, khususnya layanan perizinan penelitian asing, layanan Arjuna, serta layanan Sinta. Rekomendasi tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak Kemenristekdikti dengan pihak perwakilan peserta yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan terlebih dahulu dilaporkan secara resmi kepada Kemenpan dan RB. *
 

Terpopuler

To Top