Dibutuhkan Standarisasi Distribusi Logistik Domestik Untuk Kelancaran Dan Efisiensi Biaya

man-headphones

Kepala Balitbanghub, Sugihardjo

CN, Jakarta - Belum adanya regulasi yang berfokus untuk mengatur standar logistik nasional, masih menjadi permasalahan dalam kelancaran distribusi logistik serta mengurangi biaya logistik. “Permasalahan logistik di Indonesia sangat kompleks ditinjau dari beberapa faktor seperti keragaman komoditas, luas wilayah, kondisi geografis, kondisi infrastruktur, serta banyaknya pihak yang terkait dalam sistem logistik seperti beberapa kementerian/instansi di tingkat pusat, pemerintah daerah, BUMN, perusahaan swasta, dan yang lainnya tanpa integrasi yang baik.” Demikian diungkapkan Kepala Badan Litbang Perhubungan Sugihardjo dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Standarisasi Distribusi Logistik Domestik” di Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Menurut Sugihardjo yang akrab disapa Jojo, Focus Group Discussion (FGD)bertema “Standarisasi Distribusi Logistik Domestik” bertujuan untuk mencari solusi dan kesepakatan bersama dari para stakeholder terkait permasalahan dalam distribusi barang, “intinya dibutuhkan standarisasi sistem distribusi logistik nasional, dan forum ini diharapkan bisa menyepakati standar dan syarat apa yang dibutuhkan.” Ujar Jojo.

FGD dibuka oleh Kepala Badan Litbang Perhubungan Sugihardjo dan dihadiri oleh 3 (tiga) pembicara, diantaranya Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita, dengan topik “Tantangan dan Peluang Standarisasi Distribusi Logistik di Indonesia”; Managing Director TELKOMMetra Logistics Natal Iman Ginting, dengan topik “Smart-Logistic Standardization Needs and Roadmap in Indonesia”; Asisten Deputi Logistik, Kementerian Koordinator Perekonomian Erwin Raza, dengan topik “Capaian Implementasi Cetak Biru Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS).

Jojo menjelaskan, pola distribusi pada kenyataan yang terjadi menggunakan beberapa pola saluran distribusi yang berbeda-beda antar wilayah di Indonesia sehingga mengakibatkan sulitnya dilakukan pengontrolan terhadap aspek produksi dan distribusi, “standarisasi menjadi syarat utama dan merupakan hal yg basic untuk membenahi PR masa lalu dan melompat menyongsong tantangan masa depan.“ Tutur Jojo.

Jojo menambahkan bahwa, implementasi dari Blue Print Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 belum sesuai harapan. Adanya tuntutan integrasi Logistik ASEAN yang mengharuskan adanya standar dalam sistem logistik termasuk standar distribusi. Perlunya diketahui posisi Indonesia dengan kondisi logistik saat ini dikaitkan dengan dampak kedepan apabila tidak segera dilakukan penanganan dalam manajemen distribusi logistik.

Beberapa masalah dalam distribusi barang tersebut dapat diuraikan dalam beberapa aspek sebagai berikut :

Pola Distribusi

Kenyataan yang terjadi rantai pasok menggunakan beberapa pola saluran distribusi yang berbeda-beda antar wilayah di Indonesia sehingga mengakibatkan sulitnya dilakukan pengontrolan terhadap aspek produksi dan distribusi.

Sarana dan Prasarana Distribusi

Infrastruktur yang mencakup sarana dan prasarana dalam distribusi masih jauh dari harapan. Selain pengadaan infrastruktur yang masih kurang, belum terdapat standar  yang mengatur jenis moda serta klasifikasinya sebagai sarana dan standar terkait dwelling time maupun SOP (Standar Operasional Prosedur) pada fasilitas transit pada simpul-simpul transportasi seperti pada terminal, dan stasiun.

Dokumen, dalam mendukung jalannya proses distribusi logistik peranan dokumen sangatlah penting dilakukan manajemen dokumen khususnya di era digital saat ini. Dalam perjalanannya sebagian besar perusahaan maupun konsumen masih terbiasanya menggunakan sistem manual (paper based system) dalam transaksi logistik. Tuntutan saat ini adalah penggunaan internet yang memudahkan dalam manajemen distribusi logistik, yang dapat meningkatkan efisiensi mulai dari pengiriman dari titik awal sampai pada tujuan akhir.

Terpopuler

To Top