Kebijakan Ganjil Genap Di Jakarta Sudah Sesuai Dengan Aspirasi Warga

man-headphones

Kepala Badan Litbang Kementrian Perhubungan, Sugihardjo

CN, Jakarta - Pemerintah berharap kebijakan “Ganjil Genap” dapat menjadi sebuah solusi jangka pendek untuk mengatasi kemacetan di wilayah Jabodetabek.  “Kebijakan ganjil-genap ini hanya di berlakukan di beberapa ruas jalan utama di wilayah Jakarta, namun saat ini penerapan kebijakan ini sudah meluas hingga ke ruas jalan tol dan wilayah penyangga seperti Bekasi dan Tangerang, untuk itu Badan Litbang Perhubungan menyelenggarakan FGD ini,” demikian diungkapkan Kepala Badan Litbang Sugihardjo dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Efektivitas Penerapan Kebijakan Ganjil Genap Di Wilayah Jabodetabek” di Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Menurut Sugihardjo yang akrab disapa Jojo, kebijakan “Ganjil Genap” merupakan pembatasan jumlah kendaraan di jalan raya untuk mengatasi permasalahan lalu lintas di Jabodetabek, “Focus Group Discussion (FGD) ini, diselenggarakan untuk menghimpun masukan dan rekomendasi dari para stakeholder terkait upaya mengatasi kemacetan di wilayah Jabodetabek.” Ujar Jojo.

Jojo menjelaskan, kebijakan ganjil genap yang sudah dilaksanakan dan terus dilanjutkan di Jakarta sudah sesuai. “Kebijakan ganjil genap yang diterapkan di Jakarta sudah in line dengan aspirasi masyarakat, sehingga ada kemungkinan untuk diterapkan di daerah-daerah lain untuk mengurangi kemacetan.” Jelas Jojo.

FGD dibuka oleh Kepala Badan Litbang Perhubungan Sugihardjo dan dihadiri oleh 5 (lima) pembicara, diantaranya Kasubdit Perlengkapan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Muiz Thohir dengan topik “Kebijakan Ganjil Genap Sebagai Upaya Mengatasi Kemacetan Lalulintas”; Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Bambang Prihartono dengan topik “Evaluasi Penerapan Kebijakan Ganjil Genap di Wilayah Jabodetabek”; Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto dengan topik “Penegakan Hukum Pada Penerapan Kebijakan Ganjil Genap di Wilayah  Jabodetabek”; General Manager PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta-Cikampek Raddy R Lukman dengan tema “Pengaruh Penerapan Ganjil Genap Terhadap Kondisi Lalulintas dan Pendapatan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk”; Peneliti Litbang Perhubungan Siti Maimunah  dengan tema “Persepsi  Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Ganjil Genap”. Untuk Pembahas pada acara FGD ini adalah Pengamat transportasi Elly Adriani Sinaga, Ellen Sophie Wulan Tangkudung dan Djoko Setijowarno.

Sebagai informasi, hasil studi Badan Litbang Perhubungan tahun 2015 tentang Rencana Induk Transporasi Jabodetabek disebutkan bahwa Jabodetabek adalah suatu wilayah metropolitan skala besar berpenduduk 21 juta jiwa, yang terdiri atas DKI Jakarta, ibu kota negara Republik Indonesia, dan 7 (tujuh) pemerintah daerah di sekitarnya (Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Depok dan Kabupaten dan Kota Bekasi). 

Padatnya jumlah penduduk di suatu wilayah dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang cukup pelik, salah satunya adalah permasalahan kemacetan. Kemacetan di Jabodetabek umumnya disebabkan oleh peningkatan laju pertambahan jalan (termasuk jalan tol) sebesar 1% per tahun, yang tidak sebanding dengan laju pertambahan kendaraan yang mencapai 11% per tahun. Hal ini menyebabkan kepadatan volume lalu lintas di jalan raya pada jam-jam puncak.

Beberapa instansi seperti Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kemenhub, Dinas Perhubungan Provinsi DKI, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya terus berupaya memecah kepadatan arus lalu lintas di DKI Jakarta, salah satunya melalui penerapaan kebijakan pembatasan jumlah kendaraan di jalan raya melalui mekanisme ganjil-genap.

Terpopuler

To Top