Pemekaran Provinsi Di Papua, Usulan Solusi Polemik Di Papua Barat

man-headphones

Kiri ke kanan; John Numbery (Ketua Tim Perjuangan Pembentukan Provinsi Papua Tengah), John Gukba Gebze (Ketua Tim Perjuangan Provinsi Papua Selatan), Jimmy Demianus Ijie (Kornas GERIMIS)

CN, Jakarta - Usulan pemekaran provinsi di Papua menjadi 5 provinsi kembali muncul setelah sekian lama Pemerintah tidak juga memberikan respon. Pemekaran provinsi diharapkan dapat mengurangi masalah yang terjadi di kawasan Papua Barat, khususnya yang berkaitan dengan berbagai upaya disintegrasi.

Ketua Tim Perjuangan Pembentukan  Provinsi Papua Tengah, Drs Jhon Gulba, M.Si di Jakarta (Rabu, 29/06/2016) mengatakan pembentukan provinsi Papua Selatan sebenarnya untuk menghadirkan Negara disegala bangsa, sehingga tercipta kesejahteraan rakyat.

"Hanya dengan pemekaran kita mampu menahan Papua dalam pelukan Bunda Pertiwi. Kehilangan sebagian rakyat dan wilayah (disintegrasi) kedaulatan sangat sulit untuk ditemukan kembali", tegas John Gulba, M.Si Ketua Tim Perjuangan Pembentukan Provinsi Papua Tengah di Jakarta (Rabu, 29/06/2016).

Pemerintah tidak boleh melihat aspirasi pemerkaran Provinsi di Papua hanya dari perspektif anggaran semata yang dianggap membebani APBN tetapi persoalan Papua hari ini sudah benar-benar  kompleks dan multi-dimensional sehingga memerlukan pendekatan yang cepat, telat, dan damai. Pemekaran provinsi adalah jalan damai menuju cita-cita Indonesia merdeka, yaitu masyarakat adil, makmur, sejahtera lahir dan batin di tanah Papua.

"Kita ingin semua daerah bisa tersentuh, karena 'Indonesia Raya', semestinya Indonesia bisa sejahtera dan kaya raya. Karena itu kapanpun, dan dimanapun, kita harus sejahtera. Semuanya harus terlibat dalam konsep membangun Indonesia dari pinggiran, yang berarti juga dari rakyat," tambah Jhon Gulba, Ketua kepada wartawan saat mengikuti konferensi pers dengan tema : "Papua : Masihkah untuk Indonesia & Menagih Komitment Indonesia untuk Papua yang lebih baik", yang diselengarakan oleh Gerakan Papua Optimis (GERIMIS).

Sementara itu ditempat yang sama Ketua Tim Perjuangan Pembentukan  Provinsi Papua Tengah, John Numbery juga mengatakan bahwa yang dibutuhkan rakyat adalah ketegasan, sebab manuver-manuver politik di Papua terus berkembang, hingga akhirnya muncul gerakan United Liberation for West Papua (UMLWP). 

Kebutuhan itu bisa dijawab dengan adanya tantangan yang ada. Karena itu Pemerintah pusat harus menjadikan hal ini sebagai tamparan.

Terkait usulan pemekaran provinsi, semua daerah yang ada di Papua sebenarnya memiliki sumber daya alam. Jika pemekaran terjadi, menurut John Numbery akan sangat bermanfaat supaya penduduk dapat meningkatkan diri dan kesejahteraan. Disisi lain supaya rentang pengawasan Pemerintah juga tidak terlalu lebar. 

"Kita sudah menghadap Kemendagri untuk mengusulkan pelebaran kedua provinsi ini (Papua Tengah dan Papua Selatan), tapi waktu itu justru Kalimantan Timur yang dijadikan provinsi ke-34 sementara provinsi-provinsi baru di Papua tidak dikabulkan, bahkan sampai hari ini belum ditindaklanjuti pembahasannya," ujar John Numbery.

Terpopuler

To Top