Persiapan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan tingkat Provinsi

man-headphones

CN, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kementeriaan Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, menyelenggarakan lokakarya penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah tingkat Provinsi pada tanggal 1, 4, dan 14 Agustus 2018 di Gedung A Kompleks Kemdikbud.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari
Rapat Koordinasi Nasional Pemajuan Kebudayaan yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kegiatan ini mengagendakan sejumlah arahan dan paparan terkait perencanaan, penganggaran, dan teknik penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) tingkat provinsi kepada jajaran SKPD Provinsi. Selain itu, sebagai persiapan menjelang batas akhir penyusunan PPKD tingkat kabupaten/kota pada tanggal 31 Agustus 2018. Hal ini menjadi sangat penting karena penyusunan PPKD provinsi harus didasarkan atas dokumen PPKD tingkat kabupaten/kota yang
berada di wilayah provinsi tersebut.

Adapun kegiatan Lokakarya Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan (PPKD) tingkat Provinsi merupakan wujud sinergi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Lokakarya ini sebagai bagian dari strategi pemajuan kebudayaan nasional dan dasar penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan sebagai acuan kerangka baru membentuk pembangunan nasional jangka
pendek, menengah dan panjang.

Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid mengatakan proses penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah dari Pemda dengan melibatkan unsur masyarakat.

“PPKD perlu untuk mengidentifikasi kekayaan budaya mulai benda Cagar Budaya sampai dengan Takbenda, SDM kebudayaan, sarana prasarana kebudayaan, identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan, sampai dengan analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di setiap daerah," ungkap Hilmar.

Seperti diketahui, penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) menjadi cikal bakal tercerminkannya tata kelola kebudayaan, seperti yang diamanatkan di dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Tata kelola kebudayaan ini diharapkan dapat
menggerakan para pemangku kepentingan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola, baik dari sisi kualitas, manajemen, tindakan yang saling terkoneksi satu sama lain.

Hingga akhirnya membentuk masyarakat yang menggaungkan nilai-nilai budaya secara mandiri. Diakhir kegiatan lokakarya penyusunan PPKD Provinsi, akan diserahterimakan PPKD kabupaten/kota yang berhasil menuntaskan dalam waktu singkat, yang nantinya akan diteruskan sebagai dasar untuk PPKD provinsi. Sehingga diharapkan pada bulan September 2018, setiap provinsi sudah membentuk Tim Penyusun PPKD provinsi, dan menetapkan PPKD provinsi.

Terpopuler

To Top