Pemerintah Pusat Harus Turun Tangan Selesaikan Kasus Pemecatan 517 Kepala Desa di Yahukimo

man-headphones

CN, Jakarta - Perwakilan 517 Kepala Kampung di Kabupaten Yahukimo, Papua jauh-jauh datang ke Jakarta demi mencari keadilan dan pembelaan atas haknya yang diberhentikan secara sepihak oleh Bupati Yahukimo, Abock Busup S.Th. MA.

Dikatakan pemberhentian sepihak karena menurut koordinator Aliansi 517 Kepala Kampung Penonaktifan Kabupaten Yahukimo Periode 2015-2021, Set Matuan bahwa pemberhentian tidak didahului dengan surat pemberitahuan pemberhentian dan tidak sesuai dengan prosedur undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemberhentian tersebut hanya dilakukan berdasarkan memo tulisan tangan yang dikeluarkan oleh Bupati. Sementara jabatan para kepala kampung (desa) di Kabupaten Yahukimo baru berakhir pada tahun 2021. Jabatan seorang kepala desa dipilih oleh masyarakat setempat bukan ditunjuk langsung oleh seorang Bupati.

"Jabatan kami masih belum berakhir tapi nampaknya Bupati punya rencana lain. Kami tidak bisa terima kebijakan Bupati yang sepihak," ujar Koordinator Aliansi 517 Kepala Kampung Penonaktifan Kabupaten Yahukimo Periode 2015-2021, Set Matuan di Jakarta, Sabtu (23/09/2017).

Pemberhentian ratusan kepala desa secara serentak itu dikhawatirkan akan menimbulkan konflik horizontal, mengingat dikawasan Papua masih sering terjadi perang antar suku.

517 kepala kampung yang dinonaktifkan sepihak tersebut, sebelumnya dilantik oleh Bupati Yahukimo, Dr. Ones Pahabol. Namun belakangan posisi mereka langsung terisi oleh orang-orang pilihan Bupati Busup, yang umumnya mereka merupakan mantan tim sukses pemenangan Bupati. Akibat penonaktifan kampung sepihak, 517 kepala desa di kabupaten Yahukimo tidak bekerja seperti biasanya sejak Agustus 2017 dan honor triwulan mereka pun otomatis terhenti diwaktu yang sama.

Set Matuan yang merupakan Kepala Kampung Kiroma memegaskan bahwa berdasar UU Desa pasal 40, seorang kepala desa bisa diganti bila meninggal dunia atau mengundurkan diri dan berhenti antara lain karena tidak bisa melaksanakan tugas berturut-turut selama enam bulan.

Mengacu pada undang-undang tersebut para kepala desa dikabupaten Yahukimo non-aktif berharap Pemerintah Pusat dapat segera turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Sebagai upaya kearah penyelesaian, Perwakilan 517 Kepala Kampung di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua secara resmi di Jakarta telah bertemu dengan Ketua Komisi II DPR Pusat, Zainudin Amali di Gedung DPR RI  dan Staf Khusus Presiden, Lenis Kogoya di kantor Sekneg.

"Kita datang dari Papua ke Jakarta, harapannya ada hasil yang bisa dibawa ke Yahukimo,"tutup Set Matuan yang begitu ingin bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Terpopuler

To Top