Masyarakat Tolikara Dan Pegunungan Yapen Dukung Pembentukab Tim Kecil Penyelesaian Sengketa Pilkada

man-headphones

CN, Jakarta - Gelombang aksi unjukrasa ketidakpuasan terhadap hasil putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2017 di sejumlah kabupaten yang ada di Papua. Hari ini ratusan orang dari perwakilan kabupaten Intan Jaya, kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Pegunungan Yapen kembali mendatangi kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Istana Presiden. Namun aksi tersebut dilakukan dalam rangka memberikan dukungan kepada Pemerintah, dalam hal ini kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden.

Berbagai spanduk dukungan dari masing-masing kabupaten dibentangkan oleh para pengunjukrasa. Secara bergantian masing-masing koordinator aksi tiap kabupaten berorasi menyampaikan aspirasinya. Nampak tulisan besar pada salahsatu spanduk yang terbentang bertuliskan : " Masyarakat Adat Kabupaten Kepulauan Yapen Mendukung Keputusan Mendagri dan Menkopolhukam Dalam Rangka Pembentukan Tim Investigasi Guna Mengusut Tuntas Pelanggaran Pilkada Tahun 2010-2015 dan 2017-2022". Lalu pada spanduk berikutnya tertulis, "Kepada YTH Presiden Ir. Joko Widodo, Segera batalkan keputusan versi MK untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, Kabupaten Intan JAya, dan Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017".

Massa aksi yang umumnya berasal dari simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari Papua tersebut telah satu bulan berada di Jakarta demi memperjuangkan nasib para calon bupati yang mereka usung pada pilkada lalu. Seperti yang disampaikan oleh salah satu Timses pasangan Calon Bupati kabupaten Yapen yang diusung oleh PDIP, PPP, Hanura, dan PKB disela-sela aksi mengatakan, "Kami sangat siap membantu Presiden dan para menteri untuk mengungkap kebenaran di kabupaten Yapen sebab bagi kami NKRI adalah harga mati, maka Papua pun harga mati untuk Indonesia".

Pada dasarnya perjungan yang dilakukan oleh para peserta aksi adalah keinginan untuk perubahan pembangunan di Papua, dan kunci terlaksananya pembangunan ditipa kabupaten berada ditangan para bupati. Namun meski sudah bertahun-tahun dana otonomi khusus digulirkan untuk percepatan pembangunan di Papua belum juga dirasakan sampai ke pelosok Papua.

Sejumlah pilkada tahun 2017 di Papua yang sudah dilaksanakan juga berakhir dengan sengketa yang hingga kini belum mendapatkan solusi. karena itulah untuk menanggulangi permasalahan yang ada, Menkopolhukam Wiranto memerintahkan pembentukan tim kecil untuk menyelesaikan sengketa pilkada di sejumlah kabupaten di Papua. 

Hal senada juga disampaikan oleh Isac Giyai, dari Barisan Merah Putih (BMP) kabupaten Tolikara saat hendak menutup aksinya bahwa merupakan bagian dari hak konstitusi apabila akhirnya kabupaten Tolikara mempunyai seorang bupati yang juga putra daerah. "Kami Papua, berunjukrasa bukan untuk minta merdeka, tapi minta hak-hak kami diberikan," ujar Isac di Jakarta, Senin (18/9/2017).

Dari aksi unjukrasa yang dilaksanakan didepan kantor Kemendagri dan istana Presiden itupun akhirnya mendapat respon dari humas Kemendagri dan Kesekretariatan Negara yang bersedia menemui mereka dilokasi aksi, serta berjanji akan mengkaji aspirasi yang disampaikan.

Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo belum lama ini, setidaknya ada lima kabupaten di Papua yang masih memiliki sengketa pilkada yakni kabupaten Intan Jaya, Kepulauan Yapen, Puncak Jaya, Tolikara, dan Jayapura.

Terpopuler

To Top