KPK Harus Usut Dugaan Korupsi Di Kabupaten Tolikara Papua

man-headphones

CN, Jakarta - Lagi-lagi gelombang aksi unjukrasa massa dari tanah Papua yang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjadi di Jakarta. Kali ini aksi unjukrasa dan audiensi dilaksanakan oleh sekelompok warga Papua dari kabupaten Tolikara yang menamakan diri Aliansi Pergerakan Masyarakat Peduli Pembangunan Kabupaten Tolikara.

Jauh-jauh datang dari Papua untuk mengadukan hal yang sama yakni mengenai dugaan terjadinya praktek korupsi yang dilakukan oleh tiga pejabat daerah setempat yakni Bupati Tolikara Usman Genongga Wanimbo, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) kabupaten Tolikara Dinus Wanimbo, dan Gubernur Papua Lukas Enembe yang merugikan negara ratusan miliar rupiah.

Koordinator Aliansi Pergerakan Masyarakat Peduli Pembangunan Kabupaten Tolikara Isac Giyai menyatakan bahwa kepemimpinan Usman Genongga Wanimbo selaku Bupati Tolikara periode 2012-2017 telah secara sah dan meyakinkan tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan roda pemerintahan, sebab selama memimpin Tolikara 5 tahun tidak ada pembangunan yang berarti, pelayanan masyarakat lumpuh total, terutama dana-dana desa tidak pernah tersalurkan secara utuh dan baik sebab digunakan untuk membiayai kepentingan politik pribadi dan keluarga saja. "Seandainya KPK- RI saat itu (laporan pertama) segera mengusut tuntas terkait laporan pengaduan kami atas dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara/daerah Rp 634.145.068.246,- (enam ratus tiga puluh empat miliar seratus empat puluh lina juta enam puluh delapan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), sudah dapat dipastikan jika ada ratusan miliar APBD/APBN untuk Tolikara dapat diselamatkan," ungkap Isac usai mengikuti aksi di depan gedung KPK jl. H.R. Rasuna Said Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Menurut Isac indikasi terjadinya praktek korupsi di kabupaten Tolikara ini terkuak dengan adanya temuan Polda Papua atas penggelapan dana desa tahun anggaran 2016 dengan kerugian negara senilai Rp 186 miliar rupiah. Karena itu pihaknya mendesak KPK agar tidak lagi melakukan tebang pilih dalam memberantas korupsi, terutama yang terjadi di Papua.

"Kami menilai KPK-RI tebang pilih dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terutama di Papua, apabila pelaku korupsi adalah pejabat yang berasal dari Wilayah Pegunungan tidak satupun yang mampu KPK  RI jebloskan ke hotel prodeo. Lain halnya bagi pejabat Papua yang berasal dari wilayah pesisir KPK-RI dapat menunjukkan taringnya," tutup Isac.

Adapun dalam tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi terhadap Usman Genongga Wanimbo atas dana APBD/APBN Tolikara sejak 2012-2017, diduga telah digunakan untuk kepentingan pribadi dan politiknya, terutama menjelang pelaksanaan pilkada salahsatunya yakni dengan memberikan sejumlah sepeda motor kepada para kepala desa di kabupaten Tolikara tanpa melalui prosedur dan tender. Adapun terhadap Dinus Wanimbo selaku Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Tolikara dituding sebagai tokoh intelektual dibalik kegiatan-kegiatan praktek korupsi yang dilakukan di kabupaten Tolikara. Lalu terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe diduga telah melakukan praktek korupsi dalam proyek pembangunan  ruas jalan Sentani - Depapre, dan Anggaran Beasiswa Mahasiswa Papua.

Terpopuler

To Top