Pemahaman Sejarah Provinsi Papua Perlu Diperdalam

man-headphones

putra pejuang Papua Silas Papare, Hans Papare

CN, Jakarta - Pemahaman akan sejarah masuknya Papua ke Indonesia harus lebih diperdalam dan dimengerti terutama oleh generasi muda saat ini. Sehingga tidak lagi muncul keraguan atau salah pandang dalam memaknai peristiwa integrasi Papua kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal itu disampaikan oleh putra pejuang Papua Silas Papare, Hans Papare (67) di Jakarta, Rabu (16/8/2017) menanggapi masih adanya sejumlah aksi yang menuntut kemerdekaan bagi Papua (Papua Barat) oleh sekelompok solidaritas aktivis dan mahasiswa dari Papua.

Hans menilai tidak ada pihak yang dapat disalahkan atas minimnya pemahaman terhadap sejarah masuknya Papua atau Irian Jaya Barat (Irjabar). Karena itu Pemerintah perlu menulis sejarah Irian secara terbuka, baik pada masa lampau, maupun pada masa kemerdekaan. Sehingga tidak ada kesalahpahaman sejarah.

Pemerintah memang terlambat untuk memperjelas sejarah masuknya Papua ke Indonesia, sehingga generasi muda pasti tidak tahu kapan Belanda bercokok disana.

Padahal untuk mengusir Belanda dari tanah Papua melibatkan banyak pihak dari luar Papua yang turut membantu. "Semua rakyat Indonesia berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan RI. Kita masyarakat Papua tidak bisa menutup mata bahwa dalam perjuangan rakyat Papua melepaskan diri dari Belanda, para tokoh dan pahlawan dari wilayah lain turut mengambil bagian secara aktif", ungkap Hans yang pada peringatan HUT RI ke-72 kali ini mendapat undangan khusus dari Presiden Joko Widodo untuk mengikuti upacara penurunan bendera di istana negara, Jakarta.

Hans yang juga merupakan tokoh adat masyarakat Papua sekaligus saksi sejarah peristiwa integrasi Papua kedalam NKRI menambahkan Papua sekarang ini lebih membutuhkan pembangunan untuk berjuang keluar dari masa lalu dan mengejar ketertinggalan pembangunan dengan provinsi-privinsi lainnya di Indonesia. Salahsatu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pemekaran provinsi atau kabupaten karena wilayah Papua begitu luas. 

Dan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan didaerah Papua, kebijakan otonomi khusus (otsus) harus terimplementasi hingga ke tingkat kecamatan atau distrik.

Belum lagi didaerah-daerah perbatasan RI-PNG, yakni di kabupaten Keerom, Presiden diharapkan  dapat lebih memperhatikannya.

Terpopuler

To Top