Diperlukan Pos PBN Di Perbatasan Papua-PNG

man-headphones

CN, Jakarta - Masuknya narkoba dan senjata ilegal ke Papua semakin meresahkan warga  yang berada di Kabupaten Keerom, Papua, karena itu pemerintah diminta segera membangun  Pos Lintas Batas Negara (PBN) untuk mencegah aksi penyelundupan narkoba dan senjata ilegal yang kerap terjadi melewati jalur jalan setapak (jalur tikus).

Wilayah Keerom Papua merupakan patok 9 besar pilar terbesar yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini (PNG), Namun tidak disadari banyak jalur tikus atau jalan setapak yang terdapat di wilayah kabupaten Keerom, tepatnya di Kampung Kibai dan Kampung Skofrof yang langsung berbatasan dengan PNG. "Ini jalur tikus atau jalan setapak yang kerap kali digunakan oleh saudara-saudara saya dari PNG yang juga salah satu bagian rumpun dari ras suku Menanggih Papua yang ada di PNG, tapi kerap disalahgunakan oleh oknum yang menggunakan jalur ini untuk berdagang barang haram seperti Narkoba dan penyelundupan senjata yang masuk lewat jalur jalan setapak," ungkap Herman Yoku SIP, tokoh adat yang menjadi tamu di Istana Negara dalam Perayaan HUT ke-72 RI di Jakarta, Jumat (18/8/2017). 

Herman berharap Pemerintah secepatnya membangun PBN di Kabupaten Keerom, tepatnya di Kampung Skofrow dan Kibai, agar jalan setapak yang selama ini dijadikan jalur penyelundupan narkoba dan senjata dapat di cegah masuk ke wilayah NKRI.

Sementara terkait dengan undangan peringatan HUT RI ke-72 di istana negara jakarta, mewakili warga Papua, Herman  merasa gembira karena keberadaannya diakui oleh pemerintah. Bahkan dengan berjalannya pembangunan infrastruktur dan BBM satu harga untuk wilayah Papua, masyarakat semakin senang karena kemudahan untuk membangun wilayah Papua ke depan semakin mudah.

Rakyat Papua mengucap syukur pada Tuhan YME karena presiden Jokowi sudah punya perhatian terhadap Papua.

Selama rotasi kepemimpinan nasional selama ini, menurut Herman baru presiden Jokowi yang mampu memperlihatkan perhatiannya. Sehingga hal ini harus disambut terutama oleh pimpinan daerah di Papua baik tingkat provinsi maupun daerah agar bentuk perhatian itu tidak  berubah tawar.

"Kami warga Papua mengapresiasi pemerintahan di era Presiden Joko Widodo ini dengan memperhatikan kami warga Papua dengan mengundang kami Tokoh Adat Papua dalam perayaan HUT RI ke-72 di istana Negara Jakarta, dan juga telah membangun infrastruktur dan menetapkan BBM satu harga di Papua yang sangat membantu kami untuk membangun wilayah Papua. Kami merasa sangat diperhatikan itu sangat cukup dan membuat kami meneteskan air mata kebahagiaan," tutup Herman Yoku yang juga deklarator kawasan timur Indonesia - PNG tahun 1999.

Terpopuler

To Top