HUKUM
-
Pengemudi Angkutan Online Harus Patuhi Aturan Yang Berlaku
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan mengimbau pengemudi angkutan online untuk tetap mematuhi aturan yang berlaku
-
Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Dukung Kepolisian Usut Kasus Dugaan Asusila
Saat konferensi pers di Hotel Kartika Chandra Jakarta, Jumat siang (11/1), Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Guntur Witjaksono menjelaskan atas kasus dugaan asusila
-
Libatkan Tim 10 Perwakilan Pengemudi Ojek Online, Kemenhub Harap Tak Ada Lagi Aksi Unjuk Rasa
Pemerintah berharap tidak ada lagi aksi unjuk rasa para pengemudi ojek online (ojol) yang turun ke jalan menuntut regulasi atau payung hukum
-
Indonesia Menjadi Salah Satu Negara Dengan Tingkat Kerawanan Tinggi Penyalahgunaan Narkoba
Sasaran peredaran dan penggunaan narkoba cenderung diarahkan untuk generasi muda
-
Perlu Kerjasama Polri dan Masyarakat Atasi Tawuran Pelajar dan Anak di Bawah Umur
Karo Penmas Divisi Humas Polri, M. Iqbal mengatakan tawuran antar warga dan antar pelajar menimbulkan dampak yang luar biasa apalagi jika jatuh korban meninggal
-
Kasus Korupsi Kardus Durian Bakal Hadang Langkah Cak Imin Sebagai Cawapres 2019
Puluhan massa yang mengatas namakan Aliansi Masyarakat Peduli Indonesia, kelompok aksi gabungan mahasiswa dan pemuda menggelar aksi unjukrasa didepan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
-
Perlu Peran Semua Pihak Dalam Mengatasi Masalah Miras Oplosan Yang Merusak Generasi Bangsa
Pengamat sosial Mintarsih A. Latif meminta aparat penegak hukum agar tegas dalam menindak orang-orang yang terlibat kasus minuman keras (miras) oplosan
-
Polri Tingkatkan Pengawasan Terhadap Medsos Yang Menyebarkan Hoax
Mabes Polri meningkatkan pengawasan terhadap media sosial (medsos) yang menyebarkan informasi tanpa fakta (Hoax).
-
Sidang Uji Materi, Saksi Ahli Sebut BUMN Harus Dikelola Atas Dasar Asas Kekeluargaan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dikelola berdasarkan asas kekeluargaan, bukan mengutamakan modal
-
Pemerintah Harus Laksanakan Pembayaran Ganti Rugi Lahan Di Kawasan Kuningan
Masih berlarutnya ketidak jelasan pembayaran ganti rugi lahan seluas 16 hektar di kawasan Kuningan, Jakarta, yang saat ini berdiri berbagai gedung, instansi pemerintah dan swasta serta kawasan bisnis senilai Rp 960 miliar, sangat terkesan pemerintah tidak konsisten dalam penegakkan hukum dan menjadikan hukum sebagai panglima
-
Kemenko PMK Desak Aparat Menghukum Berat Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak
Pemerintah mengutuk keras kejahatan seksual yang menimpa anak di bawah umur di Kota Tangerang dan Bandung
-
Dalami Kasus Heli AW 101, KPK Panggil Mantan KASAU Agus Supriatna
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Purnawirawan TNI Agus Supriatna (AS), terkait dugaan korupsi proyek pengadaan helikopter Agusta Westland 101 (AW-101) senilai Rp 200 miliar
-
Petugas Kantor Imigrasi Bandata Sutta Bongkar Upaya Penyelundupan Manusia
Petugas Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta membongkar adanya upaya penyelundupan manusia oleh warga negara asing (WNA) kesejumlah negara di kawasan Eropa
-
ILUNI UI Prihatin Atas Kondisi Pemberantasan Korupsi
Keberlangsungan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini berada pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan
-
Hak Pakai Belum Habis, Kios Blok F Pasar Tanah Abang Dijual
Sejumlah pedagang Blok F Lama Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat kecewa mendapati kios-kios milik mereka dijual atau disewakan oleh pihak pengelola pasar Tanah Abang kepada konsumen (pedagang)
-
Pemerintah Pusat Harus Turun Tangan Selesaikan Kasus Pemecatan 517 Kepala Desa di Yahukimo
Perwakilan 517 Kepala Kampung di Kabupaten Yahukimo, Papua jauh-jauh datang ke Jakarta demi mencari keadilan dan pembelaan atas haknya yang diberhentikan secara sepihak oleh Bupati Yahukimo, Abock Busup S.Th. MA
-
Menhub Prihatin Atas Korupsi Yang Masih Terjadi Di Lingkungan Kemenhub
Kementerian Perhubungan belum menerima informasi resmi terkait operasi tangkap tangan yang menimpa pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan, namun demikian Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku prihatin dengan kejadian ini
-
KPK Harus Usut Dugaan Korupsi Di Kabupaten Tolikara Papua
Lagi-lagi gelombang aksi unjukrasa massa dari tanah Papua yang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjadi di Jakarta
-
Tim Penyelidik Tipikor Bareskrim Polri Memanggil Gubernur Papua, Lukas Enembe
Tim Penyelidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri memanggil Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe untuk dimintai keterangannya terkait dengan proses penyelidikan adanya dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran pendidikan berupa beasiswa untuk mahasiswa Papua yang tidak sesuai peruntukannya pada tahun anggaran 2016 yang terjadi di provinsi Papua
-
Mintarsih; Saya Tidak Akan Menyerah Perjuangkan Haknya Apapun Hasil Sidang
Mintarsih A latif selaku sebagai salah satu pemilik saham dan sebagai pihak penggugat akan menghadiri sidang lanjutan perkara kepemilikan saham PT. Blue Bird Taxi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (2/8/2017) dengan agenda pembacaan putusan hakim.
-
Pelaku Bully Harus Ditindak Tegas
Pengamat Sosial, Mintarsih A. Latif sangat prihatin Beredarnya video bully yang dilakukan oleh sekelompok orang dan di media sosial menjadi perhatian serius semua pihak.
