HUKUM
-
Emirsyah Satar Tidak Intervensi Proses Pengadaan Pesawat
Seluruh proses pengadaan pesawat, mulai dari tahapan perencanaan hingga pembelian dilakukan oleh tim dan diputuskan Direksi (secara kolegial) di Garuda. Emirsyah Satar tidak melakukan intervensi yang mengarahkan dalam pengadaan
-
Cegah Masuknya Barang Ilegal, Kemenhub Siap Tambah Personil Di Pelabuhan
Kementerian Perhubungan siap mendukung langkah Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Bea dan Cukai, untuk mencegah masuknya barang mewah yang ilegal seperti mobil dan motor ke Indonesia secara ilegal
-
Sistem Hukum Peninggalan Kolonial Tak Akan Sejahterakan Bangsa Indonesia Dari Perspektif Hukum
Indonesia sebagai negara yang besar, sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945, sistem hukumnya masih menganut sistem hukum peninggalan kolonialis yang memiliki kelemahan jika dilihat dari perspektif filsafat pasti mengandung nilai-nilai kolonial
-
Kemenhub Berikan Sanksi Administratif Kepada PT Garuda Indonesia
Kementerian Perhubungan telah menyampaikan penerapan sanksi denda administrasi sesuai PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang - Undangan di Bidang Penerbangan kepada PT. Garuda Indonesia
-
Pemerintah Review Keberhasilan Dan Kendala 11 Tahun Penerapan UU Pelayaran
11 tahun pemberlakuan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, telah terjadi berbagai perubahan paradigma dan lingkungan strategis, baik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, visi dan misi Pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia atau adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia pelayaran
-
Kementan Gugat Tempo Rp 100 Miliar
Kementerian Pertanian menggugat majalah berita mingguan (MBM) Tempo dengan nilai Rp 100 miliar lebih, gugatan disampaikan melalui PN Jaksel dengan nomor perkara 901/Pdt.g/2019/PN.Jkt.Sel. Adapun para tergugat adalah PT Tempo Inti Media Tbk, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Arief Zulkifli, serta penanggung jawab berita investigasi majalah Tempo Bagja Hidayat
-
Kemenhub Akan Terbitkan Regulasi Operasional Skuter Listrik
Kementerian Perhubungan akan mengeluarkan peraturan yang mengatur penggunaan skuter listrik melalui Surat Edaran tentang Kendaraan Bermotor Dengan Kecepatan Rendah
-
Mendesak Presiden Terbitkan PERPPU, Tindakan Yang Tidak Sesuai Peraturan
Mendesak Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia tidak tahu aturan yang berlaku di negaranya sendiri.
-
Pimpinan KPK Agus Cs Tidak Punya Legalitas Sosial, Prof Romli: Harus Mundur
Pakar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Prof. Romli Atmasasmita mengatakan pimpinan KPK saat ini Agus Rahardjo Cs sudah sepatutnya mundur dari jabatannya karena sudah tidak memiliki legalitas secara sosial dan harus meninggalkan KPK.
-
Prof Romli: Revisi UU KPK Target Minimalis Terhadap KPK
Pakar Hukum Prof. Romli Atmasasmita mengungkapkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan target minimalis terhadap keberadaan KPK selama ini. Prof. Romli menilai masalah di KPK sudah sangat berat.
-
Yusril Ditunjuk Tangani Kasus Bank Bali
Pemilik Bank Bali, Rudy Ramli menunjuk Prof. Yusril Ihza Mahendra dari Kantor Hukum dan Pengacara Ihza sebagai konsultan hukum dalam menangani kasus Bank Bali
-
WP KPK Dukung Revisi UU KPK
Warga Peduli KPK mendukung Revisi Undang-Undang KPK untuk perubahan KPK menjadi lebih baik.
-
Tak Penuhi SPKN, Laporan Audit BLBI Diragukan Kebenarannya
Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melaksanakan tugasnya, tidak boleh bertentangan dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dimuat dalam Peraturan BPK No. 1 tahun 2017
-
Mensos Indikasikan Gepeng Merupakan Kejahatan Terorganisasi Yang Mengeksploitasi Manusia
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengajak semua pihak mengatasi masalah gelandangan dan pengemis (gepeng)
-
KPK Diminta Fokus Pada Penyelesaian Kasus-Kasus Besar
KPK sebaiknya selesaikan kasus-kasus besar, seperti kasus BLBI, bila ingin mendapat penilaian atau raport baik dari publik
-
BPK Perlu Lakukan Audit Kerugian Negara Pada Rekap Bank Permata
Negara diduga mengalami kerugian saat merekap Bank Bali dan empat bank lainnya menjadi PT Bank Permata Tbk senilai Rp 11,9 Triliun
-
Kasus Dugaan Suap Rolls Royce Di Beberapa Negara Dihentikan
Lama tak terdengar, proses pemeriksaan yang tiba-tiba dilakukan terhadap Soetikno Soedarjo dan mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar oleh KPK selama dua pekan terakhir, kembali menjadi pertanyaan publik
-
Kemenhub Berikan Pendampingan Hukum Kepada ASN Saat Berdinas
Kementerian Perhubungan menggelar Penyuluhan Tata Cara Pendampingan Hukum dan Penunjukan Ahli di Bidang Pelayaran
-
Awak Kapal Patroli Jadi Garda Terdepan Penegakan Hukum Dan Keselamatan Pelayaran
Awak kapal negara KPLP menjadi garda terdepan yang mengemban tugas penegakan hukum dan keselamatan pelayaran
-
Audit Investigasi BPK 2017 Soal BLBI Dinilai Abaikan Prinsip Independen
Pelaksanaan audit investigasi BPK 2017 atas dugaan tindakan pindana korupsi dalam pemberian surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syamsul Nursalim (SN) dinilai telah melanggar prinsip independen, objektif dan professional sehingga hasilnya menjadi keliru dan bertentangan dengan audit BPK yang sebelumnya telah dilakukan pada 2002 dan 2006 dimana tidak ada kerugian negara, tapi pada 2017 tiba-tiba ada kerugian Negara dalam pemberian SKL tersebut
-
Pelaku Balon Udara Liar Terancam Proses Hukum
Kementerian Perhubungan akan menindaktegas pelaku balon udara liar yang membahayakan keselamatan penerbangan
