HUKUM
-
WP KPK Dukung Revisi UU KPK
Warga Peduli KPK mendukung Revisi Undang-Undang KPK untuk perubahan KPK menjadi lebih baik.
-
Tak Penuhi SPKN, Laporan Audit BLBI Diragukan Kebenarannya
Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melaksanakan tugasnya, tidak boleh bertentangan dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dimuat dalam Peraturan BPK No. 1 tahun 2017
-
Mensos Indikasikan Gepeng Merupakan Kejahatan Terorganisasi Yang Mengeksploitasi Manusia
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengajak semua pihak mengatasi masalah gelandangan dan pengemis (gepeng)
-
KPK Diminta Fokus Pada Penyelesaian Kasus-Kasus Besar
KPK sebaiknya selesaikan kasus-kasus besar, seperti kasus BLBI, bila ingin mendapat penilaian atau raport baik dari publik
-
BPK Perlu Lakukan Audit Kerugian Negara Pada Rekap Bank Permata
Negara diduga mengalami kerugian saat merekap Bank Bali dan empat bank lainnya menjadi PT Bank Permata Tbk senilai Rp 11,9 Triliun
-
Kasus Dugaan Suap Rolls Royce Di Beberapa Negara Dihentikan
Lama tak terdengar, proses pemeriksaan yang tiba-tiba dilakukan terhadap Soetikno Soedarjo dan mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar oleh KPK selama dua pekan terakhir, kembali menjadi pertanyaan publik
-
Kemenhub Berikan Pendampingan Hukum Kepada ASN Saat Berdinas
Kementerian Perhubungan menggelar Penyuluhan Tata Cara Pendampingan Hukum dan Penunjukan Ahli di Bidang Pelayaran
-
Awak Kapal Patroli Jadi Garda Terdepan Penegakan Hukum Dan Keselamatan Pelayaran
Awak kapal negara KPLP menjadi garda terdepan yang mengemban tugas penegakan hukum dan keselamatan pelayaran
-
Audit Investigasi BPK 2017 Soal BLBI Dinilai Abaikan Prinsip Independen
Pelaksanaan audit investigasi BPK 2017 atas dugaan tindakan pindana korupsi dalam pemberian surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syamsul Nursalim (SN) dinilai telah melanggar prinsip independen, objektif dan professional sehingga hasilnya menjadi keliru dan bertentangan dengan audit BPK yang sebelumnya telah dilakukan pada 2002 dan 2006 dimana tidak ada kerugian negara, tapi pada 2017 tiba-tiba ada kerugian Negara dalam pemberian SKL tersebut
-
Pelaku Balon Udara Liar Terancam Proses Hukum
Kementerian Perhubungan akan menindaktegas pelaku balon udara liar yang membahayakan keselamatan penerbangan
-
Mintarsih: Atasi prostitusi dengan penegakan hukum yang tegas
Pengamat Sosial Mintarsih A. Latif mengatakan prostitusi online sebetulnya sudah terjadi sejak lama.
-
Pengemudi Angkutan Online Harus Patuhi Aturan Yang Berlaku
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan mengimbau pengemudi angkutan online untuk tetap mematuhi aturan yang berlaku
-
Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Dukung Kepolisian Usut Kasus Dugaan Asusila
Saat konferensi pers di Hotel Kartika Chandra Jakarta, Jumat siang (11/1), Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Guntur Witjaksono menjelaskan atas kasus dugaan asusila
-
Libatkan Tim 10 Perwakilan Pengemudi Ojek Online, Kemenhub Harap Tak Ada Lagi Aksi Unjuk Rasa
Pemerintah berharap tidak ada lagi aksi unjuk rasa para pengemudi ojek online (ojol) yang turun ke jalan menuntut regulasi atau payung hukum
-
Indonesia Menjadi Salah Satu Negara Dengan Tingkat Kerawanan Tinggi Penyalahgunaan Narkoba
Sasaran peredaran dan penggunaan narkoba cenderung diarahkan untuk generasi muda
-
Perlu Kerjasama Polri dan Masyarakat Atasi Tawuran Pelajar dan Anak di Bawah Umur
Karo Penmas Divisi Humas Polri, M. Iqbal mengatakan tawuran antar warga dan antar pelajar menimbulkan dampak yang luar biasa apalagi jika jatuh korban meninggal
-
Kasus Korupsi Kardus Durian Bakal Hadang Langkah Cak Imin Sebagai Cawapres 2019
Puluhan massa yang mengatas namakan Aliansi Masyarakat Peduli Indonesia, kelompok aksi gabungan mahasiswa dan pemuda menggelar aksi unjukrasa didepan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
-
Perlu Peran Semua Pihak Dalam Mengatasi Masalah Miras Oplosan Yang Merusak Generasi Bangsa
Pengamat sosial Mintarsih A. Latif meminta aparat penegak hukum agar tegas dalam menindak orang-orang yang terlibat kasus minuman keras (miras) oplosan
-
Polri Tingkatkan Pengawasan Terhadap Medsos Yang Menyebarkan Hoax
Mabes Polri meningkatkan pengawasan terhadap media sosial (medsos) yang menyebarkan informasi tanpa fakta (Hoax).
-
Sidang Uji Materi, Saksi Ahli Sebut BUMN Harus Dikelola Atas Dasar Asas Kekeluargaan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dikelola berdasarkan asas kekeluargaan, bukan mengutamakan modal
-
Pemerintah Harus Laksanakan Pembayaran Ganti Rugi Lahan Di Kawasan Kuningan
Masih berlarutnya ketidak jelasan pembayaran ganti rugi lahan seluas 16 hektar di kawasan Kuningan, Jakarta, yang saat ini berdiri berbagai gedung, instansi pemerintah dan swasta serta kawasan bisnis senilai Rp 960 miliar, sangat terkesan pemerintah tidak konsisten dalam penegakkan hukum dan menjadikan hukum sebagai panglima
